Berita

Kader PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus/Net

Politik

PDIP: Klaim Big Data Ratusan Juta Itu Sampah, Totally Big Lie!

RABU, 13 APRIL 2022 | 12:27 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Keengganan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) mengungkap big data di hadapan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) semakin mempertegas adanya kebohongan besar dalam klaim ini.

Di mana dalam podcast bersama Deddy Corbuzier, Luhut mengkliam ada 110 juta pengguna media sosial yang memiliki kecenderungan agar Pemilu 2024 ditunda.

Bagi kader PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, apa yang diklaim Menko Luhut adalah kebohongan besar.


"Bagi saya klaim big data ratusan juta itu sampah, totally a big lie, tidak lebih dari sebuah kebohongan besar yang buat untuk mendukung hasrat politik yang berlebihan," tegasnya ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (13/4).

Anggota Komisi VI DPR RI ini meyakini, sampai kiamat sekalipun, Menko Luhut tidak akan berani membuka big data secara transparan kepada masyarakat. Sebab data itu memang sebatas pepesan kosong belaka.

“Saya yakin itu pepesan kosong belaka, such a bullshit!” imbuhnya.

Deddy mengatakan sejak awal dirinya sudah meragukan keberadaan big data itu. Karena, secara metodologi lemah dan secara ilmiah sulit dipertanggungjawabkan.

Sebab akan sulit membayangkan bagaimana melakukan sampling, analisis, pembobotan, menarik kesimpulan untuk data sebesar itu.

Menurutnya, jika hanya menggunakan artifisial intelligent atau algoritma tertentu yang menangkap kata “3 periode” di media sosial, maka hal itu bisa saja dimungkinkan. Hanya saja, hasil yang didapat pasti bias, margin of error tinggi dan sama sekali tidak bisa dijadikan bahan untuk menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya