Berita

Kader PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus/Net

Politik

PDIP: Klaim Big Data Ratusan Juta Itu Sampah, Totally Big Lie!

RABU, 13 APRIL 2022 | 12:27 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Keengganan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) mengungkap big data di hadapan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) semakin mempertegas adanya kebohongan besar dalam klaim ini.

Di mana dalam podcast bersama Deddy Corbuzier, Luhut mengkliam ada 110 juta pengguna media sosial yang memiliki kecenderungan agar Pemilu 2024 ditunda.

Bagi kader PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, apa yang diklaim Menko Luhut adalah kebohongan besar.


"Bagi saya klaim big data ratusan juta itu sampah, totally a big lie, tidak lebih dari sebuah kebohongan besar yang buat untuk mendukung hasrat politik yang berlebihan," tegasnya ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (13/4).

Anggota Komisi VI DPR RI ini meyakini, sampai kiamat sekalipun, Menko Luhut tidak akan berani membuka big data secara transparan kepada masyarakat. Sebab data itu memang sebatas pepesan kosong belaka.

“Saya yakin itu pepesan kosong belaka, such a bullshit!” imbuhnya.

Deddy mengatakan sejak awal dirinya sudah meragukan keberadaan big data itu. Karena, secara metodologi lemah dan secara ilmiah sulit dipertanggungjawabkan.

Sebab akan sulit membayangkan bagaimana melakukan sampling, analisis, pembobotan, menarik kesimpulan untuk data sebesar itu.

Menurutnya, jika hanya menggunakan artifisial intelligent atau algoritma tertentu yang menangkap kata “3 periode” di media sosial, maka hal itu bisa saja dimungkinkan. Hanya saja, hasil yang didapat pasti bias, margin of error tinggi dan sama sekali tidak bisa dijadikan bahan untuk menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

UPDATE

PBB Harus Bertindak Usai TNI Gugur dalam Serangan Israel

Senin, 30 Maret 2026 | 16:08

Apel Perdana Pasca Lebaran, Sekjen DPD Minta Kinerja Pegawai Dipercepat

Senin, 30 Maret 2026 | 16:06

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR: Ini Menyakitkan

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Penerbangan Langsung Tiongkok-Korut Kembali Dibuka Setelah Vakum Enam Tahun

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Cak Imin Kritik Cara Pandang Aparat dalam Kasus Amsal Sitepu

Senin, 30 Maret 2026 | 16:01

Pemprov DKI Segera Susun Aturan Turunan PP Tunas

Senin, 30 Maret 2026 | 15:53

Lebaran Selesai, Kemenkop Gaspol Operasionalisasi Kopdes Merah Putih

Senin, 30 Maret 2026 | 15:45

Komisi II Kulik Proker hingga Renstra KPU-Bawaslu-DKPP

Senin, 30 Maret 2026 | 15:40

Target Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Masih Abu-Abu

Senin, 30 Maret 2026 | 15:31

Wamenhaj RI Bahas Antisipasi Biaya dan Logistik Haji 2026 dengan Arab Saudi

Senin, 30 Maret 2026 | 15:29

Selengkapnya