Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat mengunjungi Universitas Indonesia/Net

Politik

Gaya Debat Luhut dengan Mahasiswa UI Tonjolkan Kekuasaan, Pengamat: Pendekatan Komunikasi Politiknya Perlu Diperbaiki

RABU, 13 APRIL 2022 | 08:34 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Perdebatan antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dengan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) terkait penundaan pemilu menunjukkan masih kurangnya kemampuan komunikasi sosok dengan jabatan seabrek itu.

Dalam perdebatan tersebut, LBP dinilai arogan ketika diminta mahasiswa untuk mengeluarkan bigdata yang sempat disampaikan menko dua periode itu terkait klaim perpanjangan masa jabatan presiden dan atau penundaan Pemilu 2024.

Menurut pengamat politik Jamiluddin Ritonga, dalam perdebatan LBP dengan mahasiswa UI memang tampak tidak seimbang. Posisi LBP tampak lebih tinggi daripada mahasiswa UI.


"Posisi yang berjarak itu tentu kendali pembicaraan ada di pihak LBP. LBP terkesan lebih superior. Di lain pihak, mahasiswa UI terkesan dalam kendali ĹBP. Mahasiswa akhirnya terlihat lebih inferior," kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (13/4).

Ditambahkan Jamiluddin, dalam kondisi ketidaksetaraan, komunikasi politik cenderung berjalan searah. Meskipun ada tanya jawab, namun komunikasi tetap berlangsung dalam kendali LBP.

"Model komunikasi politik seperti itu tentu tidak efektif. Komunikasi tetap berlangsung tapi sulit menemukan kesepahaman," imbuhnya.

LBP, lanjutnya, tampak lebih menerapkan komunikasi politik yang menonjolkan kekuasaan daripada kesetaraan. Pendekatan komunikasi top down ini sangat tidak sesuai dengan era demokrasi.

"Karena itu, LBP sebaiknya memperbaiki pendekataan komunikasi politiknya. Ia harus memandang lawan komunikasinya setara agar terjadi dialog yang konstruktif," jelasnya.

Tanpa kesetaraan, imbuh mantan Dekan FIKOM IISIP ini, LBP tentu akan sulit berkomunikasi dengan mahasiswa.

"Kebuntuan komunikasi tentu akan membuat gap yang lebih besar antara Luhut dengan mahasiswa. Hal itu tentu tidak sehat dalam meningkatkan demokrasi di tanah air," demikian Jamiluddin.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya