Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat mengunjungi Universitas Indonesia/Net

Politik

Gaya Debat Luhut dengan Mahasiswa UI Tonjolkan Kekuasaan, Pengamat: Pendekatan Komunikasi Politiknya Perlu Diperbaiki

RABU, 13 APRIL 2022 | 08:34 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Perdebatan antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dengan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) terkait penundaan pemilu menunjukkan masih kurangnya kemampuan komunikasi sosok dengan jabatan seabrek itu.

Dalam perdebatan tersebut, LBP dinilai arogan ketika diminta mahasiswa untuk mengeluarkan bigdata yang sempat disampaikan menko dua periode itu terkait klaim perpanjangan masa jabatan presiden dan atau penundaan Pemilu 2024.

Menurut pengamat politik Jamiluddin Ritonga, dalam perdebatan LBP dengan mahasiswa UI memang tampak tidak seimbang. Posisi LBP tampak lebih tinggi daripada mahasiswa UI.


"Posisi yang berjarak itu tentu kendali pembicaraan ada di pihak LBP. LBP terkesan lebih superior. Di lain pihak, mahasiswa UI terkesan dalam kendali ĹBP. Mahasiswa akhirnya terlihat lebih inferior," kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (13/4).

Ditambahkan Jamiluddin, dalam kondisi ketidaksetaraan, komunikasi politik cenderung berjalan searah. Meskipun ada tanya jawab, namun komunikasi tetap berlangsung dalam kendali LBP.

"Model komunikasi politik seperti itu tentu tidak efektif. Komunikasi tetap berlangsung tapi sulit menemukan kesepahaman," imbuhnya.

LBP, lanjutnya, tampak lebih menerapkan komunikasi politik yang menonjolkan kekuasaan daripada kesetaraan. Pendekatan komunikasi top down ini sangat tidak sesuai dengan era demokrasi.

"Karena itu, LBP sebaiknya memperbaiki pendekataan komunikasi politiknya. Ia harus memandang lawan komunikasinya setara agar terjadi dialog yang konstruktif," jelasnya.

Tanpa kesetaraan, imbuh mantan Dekan FIKOM IISIP ini, LBP tentu akan sulit berkomunikasi dengan mahasiswa.

"Kebuntuan komunikasi tentu akan membuat gap yang lebih besar antara Luhut dengan mahasiswa. Hal itu tentu tidak sehat dalam meningkatkan demokrasi di tanah air," demikian Jamiluddin.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya