Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat mengunjungi Universitas Indonesia/Net

Politik

Gaya Debat Luhut dengan Mahasiswa UI Tonjolkan Kekuasaan, Pengamat: Pendekatan Komunikasi Politiknya Perlu Diperbaiki

RABU, 13 APRIL 2022 | 08:34 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Perdebatan antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dengan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) terkait penundaan pemilu menunjukkan masih kurangnya kemampuan komunikasi sosok dengan jabatan seabrek itu.

Dalam perdebatan tersebut, LBP dinilai arogan ketika diminta mahasiswa untuk mengeluarkan bigdata yang sempat disampaikan menko dua periode itu terkait klaim perpanjangan masa jabatan presiden dan atau penundaan Pemilu 2024.

Menurut pengamat politik Jamiluddin Ritonga, dalam perdebatan LBP dengan mahasiswa UI memang tampak tidak seimbang. Posisi LBP tampak lebih tinggi daripada mahasiswa UI.


"Posisi yang berjarak itu tentu kendali pembicaraan ada di pihak LBP. LBP terkesan lebih superior. Di lain pihak, mahasiswa UI terkesan dalam kendali ĹBP. Mahasiswa akhirnya terlihat lebih inferior," kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (13/4).

Ditambahkan Jamiluddin, dalam kondisi ketidaksetaraan, komunikasi politik cenderung berjalan searah. Meskipun ada tanya jawab, namun komunikasi tetap berlangsung dalam kendali LBP.

"Model komunikasi politik seperti itu tentu tidak efektif. Komunikasi tetap berlangsung tapi sulit menemukan kesepahaman," imbuhnya.

LBP, lanjutnya, tampak lebih menerapkan komunikasi politik yang menonjolkan kekuasaan daripada kesetaraan. Pendekatan komunikasi top down ini sangat tidak sesuai dengan era demokrasi.

"Karena itu, LBP sebaiknya memperbaiki pendekataan komunikasi politiknya. Ia harus memandang lawan komunikasinya setara agar terjadi dialog yang konstruktif," jelasnya.

Tanpa kesetaraan, imbuh mantan Dekan FIKOM IISIP ini, LBP tentu akan sulit berkomunikasi dengan mahasiswa.

"Kebuntuan komunikasi tentu akan membuat gap yang lebih besar antara Luhut dengan mahasiswa. Hal itu tentu tidak sehat dalam meningkatkan demokrasi di tanah air," demikian Jamiluddin.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya