Berita

Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habiburrokhman/Net

Politik

MKD: Aturannya Jelas, Sanksi Bagi Anggota DPR Tidak Bisa Menjaga Diri

SELASA, 12 APRIL 2022 | 21:00 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Salah seorang anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan diduga melakukan pelanggaran kode etik, lantaran menonton film porno saat sedang mengikuti rapat komisi.

Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habiburrokhman menyampaikan bahwa jika anggota dewan itu terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi.

"Itu aturannya sudah jelas, ada sanksi bagi yang tidak bisa menjaga diri,” tegas Habiburrokhman ketika ditemui wartawan di ruang MKD, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (12/4).


Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini belum bisa memberikan kepastian sanksi apa yang akan dijatuhkan MKD kepada anggota dewan yang melakukan pelanggaran tersebut.

"Saya tidak tahu lah, periode ini yang namanya porno-porno ini baru kali ini,” katanya.

Anggota Komisi III DPR RI ini mengatakan bahwa MKD bakal melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum memberikan sanksi tegas kepada anggota dewan tersebut.

"Nanti. Sanksi itu kan namanya perbuatan dilihat apa masalahnya. Apakah sengaja, apakah tidak sengaja tapi dilanjutkan. Atau tidak sengaja sama sekali itu tergantung di pemeriksaan,” tutupnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya