Berita

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Net

Politik

Ketua DPD RI: Menteri Dibayar Uang Rakyat, Harusnya Bekerja Maksimal untuk Rakyat

SELASA, 12 APRIL 2022 | 15:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta para menteri fokus bekerja sesuai bidangnya dan tidak mengurusi yang bukan ranah kerjanya.

Menurutnya, menteri yang menginvasi wilayah kerja lain, justru membuat kegaduhan yang memicu kemarahan rakyat.

"Para menteri dibayar dari uang rakyat, seharusnya imbal baliknya adalah bekerja untuk rakyat. Bukan membuat kegaduhan dengan membuat wacana yang menabrak aturan dan  konstitusi," kata LaNyalla, di sela-sela kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/4).


Dia mengingatkan Bahlil Lahadalia untuk menjadi menteri yang mampu membangun iklim investasi yang baik, begitupun Menko Luhut Binsar Panjaitan yang memiliki kewenangan di bidang maritim dan investasi harus lebih memajukan dua bidang tersebut bukan malah sibuk urusan politik.

"Misalnya Menteri Investasi, dia harus memastikan investasi di Indonesia karena kita perlu membangun. Lalu Menko Marves harus memastikan kemajuan kemaritiman. Konsen saja di situ supaya jelas kinerjanya," sambungnya.

Menurutnya, rakyat ingin melihat kinerja pemerintah yang benar dan mampu memberikan kepastian stabilisasi harga pokok, pertumbuhan ekonomi dan juga serapan tenaga kerja korban PHK.

Dikatakan LaNyalla, sebagai pembantu presiden, setiap menteri sudah seharusnya bekerja sesuai jalur masing-masing.

"Jadi sudahlah, konsisten saja dengan tugas dan kewajiban masing-masing. Jangan membuat wacana sesat yang kemudian jadi bola liar, apalagi sibuk kampanye dan roadshow ke sana kemari di luar tupoksi kementerian,” demikian La Nyalla.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya