PDIP Tolak Amandemen UUD 45, Masinton: Untuk Mencegah Kerakusan Elit Tua Berwatak Tiran

Sikap politik PDI Perjuangan menolak amandemen UUD 1945 untuk mencegah penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden kembali dipertegas oleh anggota DPR RI Masinton Pasaribu.

"Pemilu tetap jalan sesuai waktunya. Ini kan bagian dari demokrasi. Demokrasi itu mencegah kerakusan para elite tua yang berwatak tiran seperti Luhut itu," ujar Masinton dalam keterangan tertulis acara diskusi virtual Para Syndicate pada Sabtu (9/4).

Tak cukup sampai di situ, Masinton tanpa tedeng aling-aling menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pencoleng demokrasi dan bagian dari oligarki kapital.

Pasalnya, dalam beberapa kesempatan Luhut mengklaim wacana penundaan Pemilu Serentak 2024 mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat pemilih beberapa partai politik (parpol). Sementara, beberapa lembaga survei menemukan respon penolakan yang cukup banyak dari masyarakat.

"Kita boleh saja berbeda dalam hal praktis di politik, tetapi menyangkut hal yang prinsipil dalam demokrasi kita mesti bersatu untuk melawannya," imbuhnya.

Lebih lanjut, anggota Komisi XI DPR RI ini mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo untuk para menterinya agar tak berbicara lagi soal penundaan pemilu, perpanjangan jabatan presiden, maupun amandemen UUD 1945.

"Itu pesan yang sangat kuat untuk para menterinya yang cari perhatian kepada presiden," tandasnya.