Berita

Ilustrasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung/Net

Politik

Jadi Penyebab Utang Membengkak, Penghamburan Uang Negara dalam Proyek Kereta Cepat Harus Diusut

JUMAT, 08 APRIL 2022 | 14:25 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menjadi salah satu faktor penyebab utang pemerintahan Joko Widodo membengkak. Bahkan terkesan uang negara dihambur-hamburkan tanpa ada manfaatnya untuk rakyat.

Ditegaskan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, pemerintah seharusnya tidak menghambur-hamburkan uang negara untuk hal yang tidak penting.

"Tentu ini harus dijelaskan kepada publik karena Tol Japek sudah ada, lalu untuk apa melakukan pembangunan kereta cepat? Mestinya terukur peruntukannya, jangan sampai membakar anggaran negara. Karena kita tahu, anggaran utang pada akhirnya publik yang harus membayarnya," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/4).


Menurut Saiful, jika ada unsur menghambur-hamburkan uang negara dalam proyek KCJB, hal itu harus diusut. Karena pembangunan proyek dianggap tidak berbasis kebutuhan.

"Karena kalau berbasis kebutuhan sudah ada Tol Japek II yang tidak jauh berbeda dengan kereta cepat. Inilah yang menyebabkan membengkaknya utang negara, yang dengan atau tanpa perhitungan yang matang dalam penganggaran proyek yang ada," pungkas Saiful.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:50

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:20

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:50

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:23

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:57

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:45

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:14

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:59

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:31

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:07

Selengkapnya