Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Ist

Politik

Bukan Rakyat yang Senang, BLT Bikin Happy Mafia Minyak Goreng

KAMIS, 07 APRIL 2022 | 13:55 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah untuk minyak goreng dinilai tidak akan membuat rakyat senang, tetapi membuat gembira para mafia minyak goreng.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, Presiden Joko Widodo seharusnya konsisten soal BLT. Di akhir periodenya, Jokowi seharusnya berusaha jangan sampai dari sekian banyak kebijakannya ada yang bersifat "unhappy".

"Karena pascacovid yang berdarah-darah ditambah banyaknya problem masalah bangsa, maka tentu sudah selayaknyalah pemerintah secara cepat dan tepat membalikkan persoalan dengan mencari solusi-solusi nyata bagi masyarakat, bukan dengan kebijakan-kebijakan yang inkonsisten," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/4).


Menurut Saiful, dengan adanya kebijakan BLT minyak goreng, publik semakin menilai bahwa Jokowi tidak konsisten dan cenderung tidak ada terobosan untuk mengatasi berbagai masalah. Utamanya terkait kenaikan bahan makanan, dan minyak goreng.

"Kita tahu bahwa Mendag sudah menyatakan bahwa naiknya harga migor salah satunya disebabkan oleh adanya mafia minyak goreng, lalu pemerintah memberikan BLT atas naiknya minyak goreng, bukan memberantas mafia, justru memberikan bantuan bagi mereka yang terdampak," jelas Saiful.

Sehingga kebijakan BLT minyak goreng tersebut dianggap menjadi buah simalakama dan tidak menyelesaikan persoalan.

"Bahkan lebih cenderung dianggap sebagai (bukti) pemerintah kalah dengan mafia dan justru memberi angin segar bahkan mensubsidi kepada mafia migor," pungkas Saiful.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya