Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Jepang Dorong Pencopotan Rusia dari Daftar Perdagangan Prefensial WTO

RABU, 06 APRIL 2022 | 08:29 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Sebuah panel penasihat menteri keuangan mendorong pemerintah Jepang memberlakukan lebih banyak sanksi pada Rusia. Salah satunya pencabutan status perdagangan negara preferensial (PTA) Organisasi Perdangangan Dunia (WTO) milik Rusia.

Rekomendasi itu dibuat pada Selasa (5/4), setelah Perdana Menteri Fumio Kishida berjanji untuk mencabut status Moskow, sejalan dengan langkah G7 yang memberlakukan sanksi terhadap Rusia.

"Menyusul pernyataan para pemimpin G7 dan dari sudut pandang koordinasi dengan komunitas internasional dalam mengadopsi sanksi lebih lanjut yang diperlukan terhadap Rusia, kami akan mencabut PTA Rusia dari WTO," ujar panel tersebut, seperti dimuat Channel News Asia.


Panel menyerukan untuk mencabut adopsi Rusia dari tarif perjanjian WTO preferensial dengan merevisi UU dan peraturan di WTO itu sendiri.

Namun, revisi UU tersebut akan menaikkan tarif impor Jepang dari Rusia sebesar 10 persen, atau 150 miliar yen. Sementara saat ini, impor Jepang dari Rusia mencapai 1,5 triliun yen per tahun.

Imbasnya termasuk kenaikan tarif impor menjadi 5 persen, dari tarif WTO sebesar 3,5 persen, untuk beberapa produk ikan seperti telur salmon, salmon, dan trout. Kepiting akan menghadapi kenaikan tarif menjadi 6 persen dari 4 persen.

Selain itu tarif impor produk pohon pinus akan naik menjadi 8 persen dari 4,8 persen.

Menurut panel, langkah-langkah itu akan berlaku sehari setelah diundangkan hingga akhir tahun fiskal Maret 2023.

Data resmi pemerintah Jepang pada 2021 menunjukkan Rusia menyumbang 81 persen dari impor bulu babi Jepang dan 47,6 persen dari impor kepiting.

Rusia menyebut invasi 24 Februari di Ukraina sebagai "operasi militer khusus" untuk melucuti senjata tetangganya. Sedangkan Barat mengatakan mereka melancarkan invasi tanpa alasan.

Setelah invasi, pemerintah Jepang menjatuhkan sanksi pembekuan aset pada lebih dari 100 pejabat Rusia, oligarki, bank dan lembaga lainnya. Jepang juga telah melarang ekspor teknologi High-End ke Rusia.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Indonesia Siap Fasilitasi Dialog Junta dan Kelompok Etnis Myanmar

Kamis, 16 Juli 2026 | 14:07

Status Tersangka Febrie Adriansyah Sempat Diralat, Yusril Harap Kejagung On The Track

Kamis, 16 Juli 2026 | 14:05

Kemlu Pastikan Penutupan Bandara di Arab Saudi Tak Berdampak pada Jemaah Umrah Indonesia

Kamis, 16 Juli 2026 | 13:51

Prabowo Resmikan Groundbreaking PSN LNG Abadi Masela dari Istana

Kamis, 16 Juli 2026 | 13:47

Kemlu Ungkap Kondisi Terkini WNI Usai AS Kembali Menyerang Iran

Kamis, 16 Juli 2026 | 13:45

Pemerintah Siapkan Pajak 0 Persen hingga 50 Tahun untuk Pengusaha

Kamis, 16 Juli 2026 | 13:43

Menko PM Dorong USG Jadi Pusat Lahirnya SDM Unggul Indonesia

Kamis, 16 Juli 2026 | 13:23

Imparsial Desak Perpres Nomor 66/2025 Dicabut

Kamis, 16 Juli 2026 | 13:23

Mendagri Pilih Bungkam soal Fenomena Sekolah Sepi Murid

Kamis, 16 Juli 2026 | 13:22

Lionel Messi Bawa Argentina ke Final Piala Dunia 2026

Kamis, 16 Juli 2026 | 13:14

Selengkapnya