Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Jepang Dorong Pencopotan Rusia dari Daftar Perdagangan Prefensial WTO

RABU, 06 APRIL 2022 | 08:29 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Sebuah panel penasihat menteri keuangan mendorong pemerintah Jepang memberlakukan lebih banyak sanksi pada Rusia. Salah satunya pencabutan status perdagangan negara preferensial (PTA) Organisasi Perdangangan Dunia (WTO) milik Rusia.

Rekomendasi itu dibuat pada Selasa (5/4), setelah Perdana Menteri Fumio Kishida berjanji untuk mencabut status Moskow, sejalan dengan langkah G7 yang memberlakukan sanksi terhadap Rusia.

"Menyusul pernyataan para pemimpin G7 dan dari sudut pandang koordinasi dengan komunitas internasional dalam mengadopsi sanksi lebih lanjut yang diperlukan terhadap Rusia, kami akan mencabut PTA Rusia dari WTO," ujar panel tersebut, seperti dimuat Channel News Asia.


Panel menyerukan untuk mencabut adopsi Rusia dari tarif perjanjian WTO preferensial dengan merevisi UU dan peraturan di WTO itu sendiri.

Namun, revisi UU tersebut akan menaikkan tarif impor Jepang dari Rusia sebesar 10 persen, atau 150 miliar yen. Sementara saat ini, impor Jepang dari Rusia mencapai 1,5 triliun yen per tahun.

Imbasnya termasuk kenaikan tarif impor menjadi 5 persen, dari tarif WTO sebesar 3,5 persen, untuk beberapa produk ikan seperti telur salmon, salmon, dan trout. Kepiting akan menghadapi kenaikan tarif menjadi 6 persen dari 4 persen.

Selain itu tarif impor produk pohon pinus akan naik menjadi 8 persen dari 4,8 persen.

Menurut panel, langkah-langkah itu akan berlaku sehari setelah diundangkan hingga akhir tahun fiskal Maret 2023.

Data resmi pemerintah Jepang pada 2021 menunjukkan Rusia menyumbang 81 persen dari impor bulu babi Jepang dan 47,6 persen dari impor kepiting.

Rusia menyebut invasi 24 Februari di Ukraina sebagai "operasi militer khusus" untuk melucuti senjata tetangganya. Sedangkan Barat mengatakan mereka melancarkan invasi tanpa alasan.

Setelah invasi, pemerintah Jepang menjatuhkan sanksi pembekuan aset pada lebih dari 100 pejabat Rusia, oligarki, bank dan lembaga lainnya. Jepang juga telah melarang ekspor teknologi High-End ke Rusia.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya