Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Jepang Dorong Pencopotan Rusia dari Daftar Perdagangan Prefensial WTO

RABU, 06 APRIL 2022 | 08:29 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Sebuah panel penasihat menteri keuangan mendorong pemerintah Jepang memberlakukan lebih banyak sanksi pada Rusia. Salah satunya pencabutan status perdagangan negara preferensial (PTA) Organisasi Perdangangan Dunia (WTO) milik Rusia.

Rekomendasi itu dibuat pada Selasa (5/4), setelah Perdana Menteri Fumio Kishida berjanji untuk mencabut status Moskow, sejalan dengan langkah G7 yang memberlakukan sanksi terhadap Rusia.

"Menyusul pernyataan para pemimpin G7 dan dari sudut pandang koordinasi dengan komunitas internasional dalam mengadopsi sanksi lebih lanjut yang diperlukan terhadap Rusia, kami akan mencabut PTA Rusia dari WTO," ujar panel tersebut, seperti dimuat Channel News Asia.


Panel menyerukan untuk mencabut adopsi Rusia dari tarif perjanjian WTO preferensial dengan merevisi UU dan peraturan di WTO itu sendiri.

Namun, revisi UU tersebut akan menaikkan tarif impor Jepang dari Rusia sebesar 10 persen, atau 150 miliar yen. Sementara saat ini, impor Jepang dari Rusia mencapai 1,5 triliun yen per tahun.

Imbasnya termasuk kenaikan tarif impor menjadi 5 persen, dari tarif WTO sebesar 3,5 persen, untuk beberapa produk ikan seperti telur salmon, salmon, dan trout. Kepiting akan menghadapi kenaikan tarif menjadi 6 persen dari 4 persen.

Selain itu tarif impor produk pohon pinus akan naik menjadi 8 persen dari 4,8 persen.

Menurut panel, langkah-langkah itu akan berlaku sehari setelah diundangkan hingga akhir tahun fiskal Maret 2023.

Data resmi pemerintah Jepang pada 2021 menunjukkan Rusia menyumbang 81 persen dari impor bulu babi Jepang dan 47,6 persen dari impor kepiting.

Rusia menyebut invasi 24 Februari di Ukraina sebagai "operasi militer khusus" untuk melucuti senjata tetangganya. Sedangkan Barat mengatakan mereka melancarkan invasi tanpa alasan.

Setelah invasi, pemerintah Jepang menjatuhkan sanksi pembekuan aset pada lebih dari 100 pejabat Rusia, oligarki, bank dan lembaga lainnya. Jepang juga telah melarang ekspor teknologi High-End ke Rusia.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Intelijen AS: Iran Bakal Perpanjang Perang untuk Goyang Trump di Pemilu Sela

Minggu, 06 September 2026 | 16:27

Pengunjung Lampung Financial Festival 2026 Antusias Jajal Layanan Digital BNI

Minggu, 06 September 2026 | 16:06

Erupsi Anak Krakatau, 12 Penerbangan Malaysia Airlines ke Jakarta Dibatalkan

Minggu, 06 September 2026 | 15:51

Debu Vulkanik Tebal Selimuti Bandar Lampung

Minggu, 06 September 2026 | 15:36

Trump Ancam Serang Gunung Pickaxe Iran dalam Waktu Dekat

Minggu, 06 September 2026 | 15:25

Gugatan Denny Indrayana soal Ijazah Gibran Berpeluang Ditolak MK

Minggu, 06 September 2026 | 14:49

Denmark Tegaskan Dukungan Terhadap Otonomi Sahara Maroko

Minggu, 06 September 2026 | 14:18

BNPB Gencarkan OMC Redam Sebaran Abu Vulkanik Anak Krakatau di Jakarta

Minggu, 06 September 2026 | 14:12

Pemantauan Kualitas Udara Diperketat Antisipasi Dampak Sebaran Abu Vulkanik

Minggu, 06 September 2026 | 14:06

Produk Impor Masuk RI Wajib Halal

Minggu, 06 September 2026 | 14:01

Selengkapnya