Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Jepang Dorong Pencopotan Rusia dari Daftar Perdagangan Prefensial WTO

RABU, 06 APRIL 2022 | 08:29 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Sebuah panel penasihat menteri keuangan mendorong pemerintah Jepang memberlakukan lebih banyak sanksi pada Rusia. Salah satunya pencabutan status perdagangan negara preferensial (PTA) Organisasi Perdangangan Dunia (WTO) milik Rusia.

Rekomendasi itu dibuat pada Selasa (5/4), setelah Perdana Menteri Fumio Kishida berjanji untuk mencabut status Moskow, sejalan dengan langkah G7 yang memberlakukan sanksi terhadap Rusia.

"Menyusul pernyataan para pemimpin G7 dan dari sudut pandang koordinasi dengan komunitas internasional dalam mengadopsi sanksi lebih lanjut yang diperlukan terhadap Rusia, kami akan mencabut PTA Rusia dari WTO," ujar panel tersebut, seperti dimuat Channel News Asia.


Panel menyerukan untuk mencabut adopsi Rusia dari tarif perjanjian WTO preferensial dengan merevisi UU dan peraturan di WTO itu sendiri.

Namun, revisi UU tersebut akan menaikkan tarif impor Jepang dari Rusia sebesar 10 persen, atau 150 miliar yen. Sementara saat ini, impor Jepang dari Rusia mencapai 1,5 triliun yen per tahun.

Imbasnya termasuk kenaikan tarif impor menjadi 5 persen, dari tarif WTO sebesar 3,5 persen, untuk beberapa produk ikan seperti telur salmon, salmon, dan trout. Kepiting akan menghadapi kenaikan tarif menjadi 6 persen dari 4 persen.

Selain itu tarif impor produk pohon pinus akan naik menjadi 8 persen dari 4,8 persen.

Menurut panel, langkah-langkah itu akan berlaku sehari setelah diundangkan hingga akhir tahun fiskal Maret 2023.

Data resmi pemerintah Jepang pada 2021 menunjukkan Rusia menyumbang 81 persen dari impor bulu babi Jepang dan 47,6 persen dari impor kepiting.

Rusia menyebut invasi 24 Februari di Ukraina sebagai "operasi militer khusus" untuk melucuti senjata tetangganya. Sedangkan Barat mengatakan mereka melancarkan invasi tanpa alasan.

Setelah invasi, pemerintah Jepang menjatuhkan sanksi pembekuan aset pada lebih dari 100 pejabat Rusia, oligarki, bank dan lembaga lainnya. Jepang juga telah melarang ekspor teknologi High-End ke Rusia.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

UPDATE

Polri Evaluasi Penggunaan Senpi Buntut Kasus Iptu N di Makassar

Jumat, 06 Maret 2026 | 01:58

Luhut Usul Pembentukan Satgas Khusus Imbas Konflik Israel-Iran

Jumat, 06 Maret 2026 | 01:39

Selebgram Klaim Dijadikan Tersangka dan Ngadu ke Kapolri

Jumat, 06 Maret 2026 | 01:10

Perang Timur Tengah Siap-siap Bikin APBN Babak Belur

Jumat, 06 Maret 2026 | 00:55

Warga Temukan Bayi Mungil Ditemani Sepucuk Surat di Gerobak Nasi Uduk

Jumat, 06 Maret 2026 | 00:31

Iran Pertegas Kembali Fatwa Haramkan Senjata Nuklir

Jumat, 06 Maret 2026 | 00:08

Berikut Jadwal One Way hingga Contra Flow di Tol Trans Jawa saat Mudik

Kamis, 05 Maret 2026 | 23:45

Luhut: Spirit Rakyat Iran Tidak Pernah Goyang

Kamis, 05 Maret 2026 | 23:21

Rapimnas IKA-PMII, Bedah Dampak Gejolak Timteng Terhadap Ekonomi RI

Kamis, 05 Maret 2026 | 23:05

50 Lansia Dhuafa di Depok Terima Santunan Ramadan

Kamis, 05 Maret 2026 | 22:58

Selengkapnya