Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Jepang Dorong Pencopotan Rusia dari Daftar Perdagangan Prefensial WTO

RABU, 06 APRIL 2022 | 08:29 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Sebuah panel penasihat menteri keuangan mendorong pemerintah Jepang memberlakukan lebih banyak sanksi pada Rusia. Salah satunya pencabutan status perdagangan negara preferensial (PTA) Organisasi Perdangangan Dunia (WTO) milik Rusia.

Rekomendasi itu dibuat pada Selasa (5/4), setelah Perdana Menteri Fumio Kishida berjanji untuk mencabut status Moskow, sejalan dengan langkah G7 yang memberlakukan sanksi terhadap Rusia.

"Menyusul pernyataan para pemimpin G7 dan dari sudut pandang koordinasi dengan komunitas internasional dalam mengadopsi sanksi lebih lanjut yang diperlukan terhadap Rusia, kami akan mencabut PTA Rusia dari WTO," ujar panel tersebut, seperti dimuat Channel News Asia.


Panel menyerukan untuk mencabut adopsi Rusia dari tarif perjanjian WTO preferensial dengan merevisi UU dan peraturan di WTO itu sendiri.

Namun, revisi UU tersebut akan menaikkan tarif impor Jepang dari Rusia sebesar 10 persen, atau 150 miliar yen. Sementara saat ini, impor Jepang dari Rusia mencapai 1,5 triliun yen per tahun.

Imbasnya termasuk kenaikan tarif impor menjadi 5 persen, dari tarif WTO sebesar 3,5 persen, untuk beberapa produk ikan seperti telur salmon, salmon, dan trout. Kepiting akan menghadapi kenaikan tarif menjadi 6 persen dari 4 persen.

Selain itu tarif impor produk pohon pinus akan naik menjadi 8 persen dari 4,8 persen.

Menurut panel, langkah-langkah itu akan berlaku sehari setelah diundangkan hingga akhir tahun fiskal Maret 2023.

Data resmi pemerintah Jepang pada 2021 menunjukkan Rusia menyumbang 81 persen dari impor bulu babi Jepang dan 47,6 persen dari impor kepiting.

Rusia menyebut invasi 24 Februari di Ukraina sebagai "operasi militer khusus" untuk melucuti senjata tetangganya. Sedangkan Barat mengatakan mereka melancarkan invasi tanpa alasan.

Setelah invasi, pemerintah Jepang menjatuhkan sanksi pembekuan aset pada lebih dari 100 pejabat Rusia, oligarki, bank dan lembaga lainnya. Jepang juga telah melarang ekspor teknologi High-End ke Rusia.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya