Sammy Notaslimboy: Yang Jadi Masalah, Big Data Milik Internal Tapi Mau Dijadikan Dasar Melanggar Konstitusi

Pernyataan dari Jurubicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi tentang alasan tidak mau membuka big data milik Menko Marves Luhut Pandjaitan mendapat kritikan tajam dari komika, Sammy Notaslimboy.

Sammy menilai ada logika yang rusak dalam informasi yang disampaikan Menko Luhut. Di mana, Menko Luhut sempat menyebut bahwa ada big data 110 juta pengguna medsos yang cenderung menginginkan penundaan Pemilu 2024. Tapi di satu sisi, kini enggan membuka data tersebut.

Bahkan beralasan bahwa data itu adalah milik pribadi dan tidak wajib untuk dibuka ke publik.

“Big data milik internal, nggak mau dibuka, tapi mau memaksakan jadi kebijakan. Logikanya udah rusak,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Selasa (5/4).

Dengan lantang Sammy menegaskan bahwa dirinya, maupun publik yang menolak penundaan pemilu memang tidak mau tahu soal big data itu. Tapi yang jadi masalah adalah big data disampaikan ke ruang publik untuk kemudian dijadikan acuan untuk mengambil kebijakan.

“Gua juga gak mau tau big data elo. Emang kurang kerjaan apa. Yang jadi masalah, itu big data yang milik internal lo itu mau dijadiin dasar utk melanggar konstitusi,” tutup aktivis '98 itu.

Jodi Mahardi sempat menjelaskan bahwa big data Luhut bukan data pemerintah, tapi milik internal.

Dalam pernyataannya, Jodi Mahardi mengatakan bahwa Luhut memiliki hak untuk membuka atau tidak data tersebut. Sebab big data tidak menggunakan anggaran pemerintah.

"Nggak pakai anggaran atau resources pemerintah. Terserah pihak Pak Luhut lah mau buka atau nggak," ujarnya kepada wartawan beberapa waktu lalu.