Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)/Net
Amerika Serikat telah meminta Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia.
Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield mengatakan, bahwa Rusia tak pantas menjadi anggota dewan HAM setelah Ukraina menuduh pasukan Rusia membunuh puluhan warga sipil di kota Bucha.
Berbicara di Bucharest pada Senin (4/4), Linda mengatakan Partisipasi Rusia di Dewan Hak Asasi Manusia adalah lelucon.
"Dan itu salah, itulah sebabnya kami percaya inilah saatnya Majelis Umum PBB memilih untuk menghapusnya," ujar Linda, seperti dimuat
Channel News Asia.
Sejak invasi Ukraina dimulai pada 24 Februari, Majelis Umum PBB telah mengadopsi dua resolusi yang mengecam Rusia. Moskow mengatakan sedang melakukan operasi militer khusus yang bertujuan untuk menghancurkan infrastruktur militer Ukraina.
“Pesan saya kepada 140 negara yang telah dengan berani berdiri bersama adalah, gambaran Bucha dan kehancuran di seluruh Ukraina mengharuskan kita untuk mencocokkan kata-kata kita dengan tindakan,†tegas Linda.
Wakil walikota Bucha mengatakan kepada
Reuters, bahwa 50 dari sekitar 300 mayat yang ditemukan setelah pasukan Kremlin mundur adalah korban pembunuhan ekstra yudisial yang dilakukan oleh pasukan Rusia.
Namun
Reuters tidak dapat memverifikasi secara independen angka-angka itu atau siapa yang bertanggungjawab atas pembunuhan warga yang tewas.
Pihak berwenang Ukraina mengatakan mereka sedang menyelidiki kemungkinan kejahatan perang di sana. Para ahli AS juga sedang mengumpulkan bukti untuk membuktikan bahwa itu adalah kejatahan ekstra-yudisial.
Kremlin dengan tegas membantah tuduhan apa pun terkait dengan pembunuhan warga sipil di kota itu.
Rusia kini berada di tahun kedua dari masa jabatan tiga tahun di dewan yang berbasis di Jenewa itu.
Dua pertiga suara mayoritas oleh 193 anggota majelis umum PBB dapat menangguhkan sebuah negara dari dewan karena terus-menerus melakukan pelanggaran berat dan sistematis hak asasi manusia selama keanggotaannya.
Majelis Umum sebelumnya telah menangguhkan sebuah negara dari Dewan Hak Asasi Manusia. Pada Maret 2011, dengan suara bulat PBB menangguhkan Libya karena kekerasan terhadap pengunjuk rasa oleh pasukan yang setia kepada pemimpin saat itu, Muammar Gaddafi.
