RDP Bareng Lingkaran Istana, Mardani Ali Sera Tanyakan Anggaran Muluskan Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden

Komisi II DPR RI fraksi PKS mempertanyakan soal wacana penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode atau penundaan Pemilu 2024 kepada para elite yang berada di lingkaran Istana Negara.

Itu penting guna menepis isu bahwa wacana hingga adanya gerakan penambahan masa jabatan Presiden Jokowi telah dipersiapkan dengan matang yakni dengan telah disiapkan anggaran untuk hal tersebut.  

Demikian ditegaskan Anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS Mardani Ali Sera dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Sekretaris Kabinet (Seskab) Kantor Staf Presiden (KSP), hingga Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (4/4).

"Pertanyaan saya kepada tiga pembantu utama presiden (Mensesneg Pratikno, Kepala KSP Moeldoko, Setkab Pramono Anung) mudah-mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu tiga periode atau penundaan (Pemilu 2024)," tegas Mardani.

Sebab, sambungnya, wacana yang berujung gerakan penambahan masa jabatan Presiden Jokowi hingga penundaan Pemilu 2024 adalah bertentangan dengan konstitusi UUD 1945.

Oleh karena itu, Mardani mempertanyakan apakah benar ada anggaran untuk menggoalkan wacana penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan Presiden Jokowi.

"Kalau pun isu itu ada, biarkan jadi isu elite yang akan diputuskan oleh para pimpinan partai. Mohon jawaban dari tiga pembantu utama presiden, sehingga saya bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada gerakan untuk tiga periode Pak Jokowi," pungkasnya.