Berita

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Dedi Kurnia: Tidak Ada Rezim yang Lebih Brutal Naikkan Harga, Selain Era Jokowi

MINGGU, 03 APRIL 2022 | 17:34 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Setelah membandingkan dengan rezim pemerintahan lain di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada rezim yang lebih brutal dalam menaikkan harga kebutuhan publik selain era pemerintahan Joko Widodo.

Pandangan ini disampaikan pengamat politik Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3.4).

Dedi kemudian mencontohkan kenaikan harga brutal yang dimaksudkan. Yakni, saat awal bulan ramadhan harga minyak goreng, akses tol, BBM Pertamax hampir bersamaan dinaikkan.


"Tidak ada rezim yang lebih brutal dalam menaikkan harga kebutuhan publik selain Jokowi. Kita bisa saksikan awal ramadhan ini, mulai dari minyak goreng, pajak, akses toll, Pertamax dan lainnya," demikian kata Dedi.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini kemudian menjelaskan bahwa di setiap rezim pasti kenaikan harga terjadi. Meski demikian, ia menilai tidak sebrutal era Jokowi

Saat redaksi bertanya kasus kenaikan harga era Presiden Soeharto, Dedi menjelaskan bahwa hal itu tidak bisa disamakan. Sebab, era Soeharto saat ini Indonesia menghadapi situasi krisis global yang tidak bisa dihindari.

"Rezim lainnya tetap punya sejarah menaikkan harga kebutuhan publik, tetapi tidak sporadis dalam hitungan yang dapat diterima," demikian kata Dedi.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya