Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Kekuasaannya Bikin Rakyat Susah, Jokowi Tidak Pantas Cari Dalil Perpanjang Masa Jabatan

MINGGU, 03 APRIL 2022 | 14:03 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kekuasaan Presiden Joko Widodo dianggap menindas dan tidak bikin sejahtera rakyat. Atas kinerjanya sebagai presiden yang kerap menyusahkan rakyat itulah Jokowi dinilai tidak pantas mencari dalil untuk memperpanjang masa jabatan kekuasaannya.

"Bagi rakyat, Jokowi kesulitan cari dalil untuk perpanjang masa jabatan kekuasaannya," ujar Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/4).

Karena kata Muslim, kekuasaan Jokowi bikin rakyat susah dan menderita akibat apa-apa serba mahal. Seperti minyak goreng mahal, Pertamax naik, PPn naik, hingg bahan pokok lainnya serba naik.


"Dengan semua kenaikkan itu, rakyat sangat terpukul. Kekuasaan Jokowi dianggap menindas dan tidak bikin sejahtera rakyat. Dengan kesulitan hidup rakyat hampir semua kalangan ini bahkan bukan perpanjangan kekuasaan yang didapat, malah rakyat ingin agar Jokowi dipercepat masa kekuasaannya, bukan di perpanjang," jelas Muslim.

Bahkan kata Muslim, jika perlu tidak menunggu hingga Pemilu 2024, jabatan Jokowi diakhiri secara konstitusional berhenti di tengah jalan.

Ia pun menyinggung beberapa Presiden yang akhirnya berakhir di tengah jalan seperti Soekarno, Soeharto, BJ. Habibi dan Abdurrahman Wahid.

Terkait dengan Jokowi, Muslim Arbi berpendapat, rakyat akan berpikir karena selama berkuasa Jokowi membuat rakyat susah. Imbasnya, akan banyak rakyat yang berpikir sebaiknya Jokowi mengakhiri jabatannya sesegara meungkin.

"Pasti rakyat berpikir, ngapain punya presiden yang kerjanya bikin susah rakyat berlama-lama berkuasa?" pungkas Muslim.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya