Berita

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Antonio Guterres/Net

Dunia

Luncurkan Program Galang Dana, Sekjen PBB: Afghanistan Butuh Rp 63 T untuk Hindari Krisis

JUMAT, 01 APRIL 2022 | 21:18 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Afghanistan membutuhkan dana sekitar 4,4 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp 63 triliun untuk menghindari krisis pangan di negara itu.

Untuk menyelamatkan kondisi Afghanistan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Antonio Guterres meluncurkan penggalangan dana virtual bersama Inggris, Jerman dan Qatar untuk mencapai target itu.

Guterres pada Kamis (31/3) menjelaskan, bahwa beberapa warga Afghanistan telah terpaksa menjual anak-anak mereka dan bagian tubuh mereka untuk mendapatkan uang untuk membeli makanan, dan hampir semua warga Afghanistan kini tidak memiliki sumber pangan yang memadai.


Menurutnya, di pedesaan Afghanistan yang termiskin, anak perempuan sebelum pubertas sering dinikahkan, dan keluarga mereka menerima mas kawin sebagai sumber penghasilan.

Guterres juga mengutip laporan Kelompok-kelompok bantuan yang telah mendokumentasikan beberapa kasus anak-anak yang dijual oleh orang tua yang putus asa, tetapi praktik semacam itu diyakini tidak meluas.

“Tanpa tindakan segera, Afghanistan menghadapi krisis kelaparan dan kekurangan gizi. Orang-orang sudah menjual anak-anak mereka dan bagian tubuh mereka untuk memberi makan keluarga mereka," ujar Guterres, dikutip dari The Hill.

Melihat kondisi tersebut, Guterres memulai penggalangan dana virtual yang didukung oleh Inggris, Jerman dan Qatar, yang tujuannya untuk menggalang dana hingga 4,4 miliar dolar AS.

Guterres meminta dunia untuk berbelas kasih terhadap warga Afghanistan yang haknya dilucuti, terutama kaum wanita dan anak perempuan, setelah Taliban menguasai negara itu sejak Agustus lalu.

Sejak itu, negara-negara maju telah mencoba menekan keuangan Taliban dengan harapan mereka akan melakukan reformasi yang diinginkan.

Banyak negara Barat terutama Amerika Serikat yang membekukan aset Afghanistan di luar negeri senilai 9 miliar dolar AS, sehingga Taliban tidak dapat mengaksesnya.

“Negara-negara kaya dan kuat tidak dapat mengabaikan konsekuensi dari keputusan mereka terhadap warga Afghanistan,” ujar Guterres.

“Sekitar 95 persen orang tidak memiliki cukup makanan, dan sembilan juta orang berisiko kelaparan. Mereka berada di ambang kematian,” tambahnya.

Ketika PBB bekerja untuk menggalang dana itu, Menteri Luar Negeri Inggris, Liz Truss mengatakan Inggris akan memberi dukungan 380 juta dolar AS mulai tahun 2021.

Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock mengatakan negaranya juga menyumbang 220 juta dolar AS. Sementara Qatar mengatakan telah menyumbang 50 juta dolar AS dalam beberapa bulan terakhir, dan menjanjikan 25 juta lagi untuk tahun 2022.

Linda Thomas-Greenfield, duta besar Amerika Serikat untuk PBB, mengatakan AS telah menyumbang hampir 204 juta dolar AS.

“Bantuan kemanusiaan ini, seperti semua bantuan dari Amerika Serikat, akan langsung disalurkan ke LSM dan PBB,” ujar Thomas-Greenfield.

“Taliban tidak akan mengendalikan pendanaan kemanusiaan kami,” tambahnya.

Secara total, negara-negara donor sejauh ini telah menjanjikan 2,4 miliar dolar AS, lebih dari setengah permintaan Guterres di konferensi tersebut.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya