Berita

Dokter Terawan Agus Putranto/Net

Publika

Konspirasi Pengurus IDI

SELASA, 29 MARET 2022 | 19:41 WIB | OLEH: ZENG WEI JIAN

TAHUN 2020, Menkes Terawan pecat Prijo Sidipratomo dari posisi Dekan FK UPN Veteran. Ternyata dia adalah Ketua Dewan Penasihat MKEK IDI. Tahun 2022, gantian, Prijo Sidipratomo pecat Dr. Terawan. Salah 1 dari 5 Alasan Terawan dipecat adalah Promosi Vaksin Nusantara.

Kronologi trigger asumsi. Ada dua latar belakang; dendam pribadi & konspirasi global.

Macan DPR RI, Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad intervensi. Pemecatan dinyatakan ilegal, alias enggak sah. Kepengurusan sedang demisioner kok mecat anggota. Polisi akan selidik.


Dr. Ciptaning rilis kritik kras IDI. Dorong dokter dan masyarakat bersuara. Bela. Jangan diam. Kasus daily malpraktik oknum dokter dilindungi. Malah nyingkirin dr. Terawan yang banyak bantu penderita stroke.

Klausul "Vaksin Nusantara" meyakinkan Siti Fadilah Supari adanya konspirasi di balik pemecatan dr. Terawan. "Rakyat sudah kecewa dengan IDI," katanya.

Progres Vaksin Nusantara nyata dihambat. Shadow government enggak mau Indonesia jaya. Big farmasi dan pabrik vaksin ingin mempertahankan hegemoni.

Oknum IDI yang sedih atas kematian dokter teror kemungkinan besar adalah proxy globalis. Sifatnya antinationalism. Orientasinya duit.

Ada celah hantam dr. Terawan di masalah metode ilmiah. SOP IDI klir berdasarkan Western Medical Approach. Sampai soal etika dipersoalkan. Enggak datang saat dipanggil klarifikasi.  

Dr. Terawan menolak datang karena forum klarifikasi hanya menjadi panggung penghakiman. Jadi No Use.

IDI sama sekali ngga bantu funding riset Brain Wash & Vaksin Nusantara. Padahal ada iuran anggota. Dokter tajir. Enggak pernah mikir patungan membiayai riset dr Terawan.

Kecurigaan Siti Fadilah Supari punya basic alasan. Oknum menyeret IDI masuk industri disinformasi. Vaksin Nusantara akan rusak pasar bisnis. Oxfam melaporkan Pfizer, BioNTech, dan Moderna memperoleh profit 1,000 dolar AS setiap 1 detik.

Pfizer & BioNTech hanya mengalokasikan 1% suplai vaksin ke negara miskin. Moderna lebih sedikit, hanya 0.02% dari stock-nya.

Untungnya Presiden Jokowi berani memasukan Sinovac yang lebih aman. Sehingga Indonesia masuk peringkat atas negara sukses vaksinisasi.

Enggak heran bila Presiden Jokowi digoyang terus. Ingin ditumbangkan. Pabrik vaksin menggunakan tangan grassroot activist antivaksin dalam aksinya.

IDI potensial berfungsi sebagai down-grader citra dr. Terawan. Targetnya ciptakan persepsi negatif. Sehingga Vaksin Nusantara mati.

Indonesia akan selamanya bergantung pada produsen vaksin. Untungnya Don Dasco cepat mengintervensi.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

UPDATE

Prabowo Ingin Tunjukkan RI Bukan Objek Perebutan Pengaruh Global

Senin, 01 Juni 2026 | 04:03

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

Delapan Gudang Kendaraan Bodong di Deli Serdang Digerebek, 135 Motor Disita

Senin, 01 Juni 2026 | 03:29

Kampung Rambutan Dipadati Penumpang Arus Balik Iduladha

Senin, 01 Juni 2026 | 03:19

Herdinata Tega Bunuh Temannya Gegara Handphone Diambil

Senin, 01 Juni 2026 | 03:09

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

Diplomasi Pertahanan Indonesia Lebih Antisipatif terhadap Ancaman Global

Senin, 01 Juni 2026 | 02:25

Agustus 1945: Ketika Jakarta Kota Tanpa Tuan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:14

Cegah Penyimpangan Seks, Yayasan Humaniora Nikahkan Pasangan Pemulung

Senin, 01 Juni 2026 | 01:47

46 Persen Anggota DPR Fraksi Gerindra Tak Patuh Lapor LHKPN

Senin, 01 Juni 2026 | 01:29

Selengkapnya