Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira/Net
Lobi-lobi pemerintah kepada negara tetangga untuk menyukseskan megaproyek Ibukota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur diperkirakan akan menemui jalan buntu.
Indikasi ini sudah terlihat saat Softbank memilih cabut dari proyek strategis nasional (PSN) ini. Langkah Softbank ini dikabarkan bakal diikuti dua konsorsium meninggalkan proyek IKN.
Melihat hal ini, Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira menilai, kepastian tidak didapat para investor dalam proyek IKN Nusantara. Imbasnya Softbank memilih mundur dari rencana investasi.
Bahkan menurutnya, dua konsorsium yang berencana mundur bakal memperkuat persepsi investor terhadap tata kelola perekonomian Indonesia yang tidak sematang negara tetangga Malaysia.
Sehingga, dia melihat lobi-lobi yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dengan Arab Saudi akan sia-sia, apabila pemerintah tidak memiliki proposal teknis yang memberikan jaminan bagi penduduk IKN nanti bisa hidup sejahtera dalam jangka waktu yang panjang.
"Ya memang sah-sah saja pemerintah mencoba penawaran proyek IKN dengan Arab Saudi misalnya. Tapi beberapa faktor bisa menjadi hambatan utama," ujar Bhima kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (29/3).
Dalam pengamatan Bhima, salah satu faktor penghambat investor dari Arab Saudi untuk masuk ke dalam proyek IKN adalah visi pembangunan IKN Nusantara yang tidak selaras.
"IKN tidak cocok dengan visi Saudi, apalagi dalam proses pembebasan lahan IKN rentan konflik dengan keberlanjutan lingkungan hidup," tuturnya.
Bhima menjelaskan, visi Arab Saudi dalam setiap investasinya yakni memperhatikan sejumlah hal. Di antaranya
green energy, teknologi, dan pertanian.
Salah satu bukti minimnya kemungkinan Arab Saudi menjadi investor IKN adalah berkuranganya porsi investasi Arab Saudi di Indonesia, dan justru beralih ke negara tetangga.
"Porsi investasi asal Arab Saudi sejauh ini sangat kecil dan cenderung turun dalam 10 tahun terakhir. Arab Saudi lebih tertarik dengan Malaysia, karena instrumen keuangannya relatif lebih lengkap dibandingkan Indonesia, khususnya instrumen syariah," demikian Bhima.
