Berita

Moqtada al-Sadr, pemimpin gerakan Sadrist dan sekaligus politisi Irak. /Net

Dunia

Diboikot Iran, Parlemen Irak Gagal Pilih Presiden

MINGGU, 27 MARET 2022 | 19:52 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Parlemen Irak gagal lagi untuk memilih Presiden baru setelah kelompok-kelompok yang didukung Iran memboikot sidang tersebut.

Ini merupakan kemunduran aliansi yang dipimpin oleh ulama Moqtada al-Sadr pemimpin gerakan Sadrist, yang telah menominasikan Riber Ahmed, menteri dalam negeri wilayah Kurdistan, untuk menduduki posisi presiden.

Sadr berharap parlemen akan memilih Rebar Ahmed, seorang pejabat intelijen veteran Kurdi dan menteri dalam negeri wilayah otonomi Kurdistan Irak saat ini.


Dikutip dari Reuters, hanya 202 anggota parlemen dari 329 yang hadir, kurang dari kuorum dua pertiga yang diperlukan untuk memilih presiden baru. Dikatakan 126 anggota parlemen telah memboikot sesi tersebut.

"Ini adalah badai dalam cangkir. Hari ini adalah bukti bahwa partai yang mengklaim memiliki mayoritas telah gagal mencapai tujuannya. Ini adalah situasi buruk yang semakin buruk," ujar Farhad Alaaldin, ketua Dewan Penasihat Irak, sebuah lembaga penelitian kebijakan, Sabtu (26/3).

Kemenangan bagi sekutu Sadr akan mengancam untuk menyingkirkan sekutu Iran dari kekuasaan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun.

Kini pemungutan suara untuk presiden ditunda hingga Rabu. Pemerintah sementara saat ini akan terus menjalankan negara sampai pemerintahan baru terbentuk.

Sadr, seorang ulama Syiah, telah berjanji untuk membentuk pemerintahan yang akan mengecualikan sekutu utama Iran, suara besar di negara itu selama bertahun-tahun.

Apabila itu berhasil, itu akan menjadi pertama kalinya mereka tidak memiliki tempat di kabinet sejak 2003.

Para kandidat yang diajukan sebagai presiden pada bulan-bulan sejak pemilihan telah dilihat oleh kelompok-kelompok yang berpihak pada Iran sebagai ‘condong ke Barat’. Menurut kelompok pro-Iran itu, mereka adalah ancaman bagi kepentingan mereka.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya