Berita

Rektor Universitas Paramadina, Prof Dr Didik J Rachbini/Net

Politik

Di Balik Wacana Penundaan Pemilu, Ada Indikasi Hasrat Perbesar Kekuasaan

MINGGU, 27 MARET 2022 | 02:58 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Terdapat indikasi hasrat memperbesar kekuasaan di balik wacana penundaan Pemilu 2024 yang digaungkan sejumlah elite politik tanah air. Wacana ini juga diduga ada upaya untuk meraup keuntungan bisnis.

Demikian disampaikan Rektor Universitas Paramadina, Prof Dr Didik J Rachbini, dalam Zoominar Paramadina Graduate School of Communication General Lectures
bertajuk “Membaca Arah Politik Dibalik Polemik Penundaan Pemilu”, Sabtu (26/3).

Sebuah teori ekonomi menyatakan, ucap Didik, perilaku manusia pada dasarnya didorong perluasan kekuasaan (empire building theory).

Sebuah teori ekonomi menyatakan, ucap Didik, perilaku manusia pada dasarnya didorong perluasan kekuasaan (empire building theory).

"Dalam lensa inilah, perilaku elite politik dalam mengusung wacana penundaan pemilu dapat ditafsirkan mempunyai tujuan untuk memaksimalkan profit dan memperluas kekuasaan," paparnya.

Lebih lanjut, mantan anggota Komisi VI DPR RI periode 2004-2009 itu menyebut ada peran special interest groups dalam dunia politik. Yaitu kelompok kepentingan yang bergerak di bawah tanah dan keberadaannya tidak terlihat secara resmi.

Special interest group ini, lanjut Didik, memiliki perilaku rent-seeking, yaitu "menyewa" kekuasaan politik untuk memperoleh keuntungan bisnis.

"Dalam wacana penundaan pemilu, rent-seeker tersebut perlu ditinjau berada pada area keuntungan bisnis tersebut," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya