Berita

Pengamat politik Jamiludin Ritonga/RMOL

Politik

Bukan Ancam PAN, Seharusnya Cak Imin Perintah Kadernya Perbaiki Kinerja agar Tidak Dicopot Jokowi

SABTU, 26 MARET 2022 | 02:23 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mewanti-wanti Partai Amanat Nasional (PAN) tidak menggeser jatah kursi menteri PKB jika nantinya masuk kabinet Indonesia Maju.

Pernyataan itu disampaikan Cak Imin saat merespons wacana perombakan kabinet yang disinyalir akan dilakukan dalam waktu dekat.

Menurut pengamat politk Jamiluddin Ritonga, tidak semestinya Cak Imin menggertak PAN yang dikabarkan akan menduduki satu kursi menteri dan satu kursi wakil menteri.


Jamiludin meminta Cak Imin tidak melakukan protes kepada Presiden Jokowi jika jatah kursi menterinya diduduki PAN. Sebab, sebagai kepala negara, Jokowi memiliki hak prerogatif untuk mengganti menterinya. Khususnya, anggota kabinet yang tidak sesuai dalam menjalankan kebijakan untuk rakyat.

"Kalau pun seandainya salah satu menteri dari PKB di reshuffle dan digantikan oleh kader PAN, itu sepenuhnya hak prerogatif presiden,” kata Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/3).

Mantan Dekan FIKOM IISIP ini menambahkan, Cak Imin harus memberikan arahan kepada kadernya yang saat ini menjadi pembantu Presiden Jokowi di Kementerian untuk bekerja lebih baik, bukan mengancam PAN.

"Cak Imin kalau mau membuat perhitungan ya tujukan saja kepada Presiden Jokowi,” tutupnya.

Di hadapan wartawan, Cak Imin mengaku mempersilahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan perombakan kabinet.

Ia hanya memberi catatan, terpenting jatah kursi kabinet milik PKB tidak diganggung gugat.

Cak Imin bahkan sesumbar kalau anak buahnya di kabinet diganggu, maka akan terjadi gejolak seperti perang Rusia Ukraina.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya