Didik Rachbini Yakin Jokowi Tahu tentang Mobilisasi Wacana Tunda Pemilu

Kasak-kusuk tentang pemerintah dan DPR menginginkan adanya penundaan Pemilu 2024 sudah mulai terasa sejak 2021 lalu. Sementara dukungan dari DPR juga kian masif, lantaran ada perpanjangan gratis tanpa perlu pemilu jika wacana ini terwujud.

Begitu kata Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Didik J. Rachbini saat memberi sambutan dalam diskusi bertema “Wacana Tunda Pemilu: Manipulasi Big Data?” yang digelar Senin (21/3).

“Tahun ini ternyata kasak-kusuk itu terbukti dengan munculnya usulan penundaan Pemilu 2024 yang dimobilisasi aktif justru oleh lingkaran terdekat presiden,” tegasnya.

Dengan kata lain, Didik menilai Jokowi tidak mungkin tidak tahu tentang isu ini dan mobilisasi perencanaannya yang tertata dengan baik. Apalagi, Bawaslu tercatat pernah diajak rapat tentang penundaan pemilu tetapi menolak hadir.

Mobilisasi penundaan pemilu dan 3 periode turut diklaim mendapat dukungan dari big data oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Katanya, ada sebanyak 110 juta netizen yang cenderung menyatakan usulan tersebut.

“Sesuatu yang dibantah oleh banyak intelektual dan pegiat atau ahli media sosial,” ujarnya.

Didik turut mewanti-wanti bahwa kini ada indikasi pasukan buzzer akan menjadi organik. Ketika organik, maka pasukan ini akan dilekatkan dengan instansi-instansi.

“Hal itu akan digunakan untuk menggoalkan wacana 3 periode dan akan menjadikannya powerfull dan menindas,” sambungnya.

Beruntung, respons publik dalam menentang wacana penundaan Pemilu 2024 terbilang keras. Terlebih, sambungnya, setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri turut menolak rencana tersebut.

Turut hadir dalam acara ini, dosen UIN Malang yang juga Associate Researher LP3ES, Syahril Siddiq; Founder Drone Emprit, Ismal Fahmi; dan Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto.