Berita

Ilustrasi kardus durian/Net

Hukum

Langkah KPK Sisir Lagi Kasus "Kardus Durian" Sudah Tepat

SELASA, 22 MARET 2022 | 07:49 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mencatat sejarah baru jika pengusutan kasus dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) disisir dari lingkaran istana.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menilai bahwa orang-orang di lingkaran istana memang seharusnya menjadikan role model dalam bebas dari KKN. Artinya, jika KPK melakukan penyisiran kasus di sekitar orang-orang presiden, maka itu adalah tindakan yang sudah tepat.

"Langkah yang dilakukan KPK sudah tepat, mestinya yang pertama dibersihkan adalah orang-orang di sekitar istana. Karena selain efek jeranya lebih besar, juga dapat dijadikan contoh yang baik seluruh kalangan masyarakat," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/3).

Langkah KPK yang dimaksud adalah kembali mempelajari fakta-fakta hukum dalam perkara "kardus durian" yang disebut melibatkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

"Saya kira KPK harus berani mengungkap KKN yang ada di lingkungan istana, kalau memang ada bukti yang kuat, maka saya kira bukan sebuah aib kalau memang hal tersebut benar adanya," kata Saiful.

Menurutnya, rakyat dipastikan akan mendukung terhadap segala bentuk penegakan tindak pidana korupsi di lingkungan Istana.

Sementara jika ternyata terbukti, maka ini akan menjadi sejarah baru bagi KPK yang mampu mengungkap korupsi di lingkungan istana.

“Langkah tersebut tentu sangat ditunggu oleh publik, sehingga dengan adanya pengungkapan ini, maka diharapkan akan memberikan efek jera yang besar bagi publik," pungkas Saiful.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya