Berita

Antrean warga Sri Lanka di tengah krisis ekonomi yang melanda negara tersebut/Net

Dunia

Dialog dengan Sri Lanka, China Pertimbangkan Suntik Dana Rp 35 T

SELASA, 22 MARET 2022 | 01:55 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

China dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menawarkan fasilitas kredit senilai 1,5 miliar dolar AS ke Sri Lanka. Menurut Dutabesar China untuk Sri Lanka, Qi Zhenhong, keputusan diharapkan segera diambil.

Keputusan itu dikatakan sebagai bagian dari upaya China untuk membantu mereka yang merupakan bagian dari agenda Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI)-nya di tengah krisis ekonomi terburuk sejak mereka merdeka.

Seperti dikatakan Zhenhong kepada wartawan, Senin (21/3), kedua belah pihak juga membahas pinjaman terpisah hingga 1 miliar dolar AS yang diminta oleh pemerintah Sri Lanka.


Dia menambahkan, negara Asia Selatan itu ditawari pinjaman sebesar 500 juta dolar AS dari China Development Bank pada 18 Maret.

Rencana pemberian pinjaman ini memang merupakan permintaan Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, agar China membantu merestrukturisasi pembayaran utang, ketika dia bertemu dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, pada Januari lalu.

"Kami percaya tujuan akhir kami adalah untuk memecahkan masalah, tetapi mungkin ada cara yang berbeda untuk melakukannya," ujar Zhenhong, menanggapi pertanyaan tentang restrukturisasi pinjaman China itu.

China adalah pemberi pinjaman terbesar keempat Sri Lanka, di belakang pasar keuangan internasional, Asian Development Bank (ADB) dan Jepang.

Selama dekade terakhir, China telah meminjamkan lebih dari 5 miliar dolar AS kepada Sri Lanka untuk pembangunan jalan raya, pelabuhan, bandara, dan pembangkit listrik tenaga batu bara.

Tetapi para kritikus mengatakan, dana itu malah digunakan untuk proyek gajah putih dengan pengembalian rendah. Tuduhan itu kemudian dibantah oleh China.

Selain bergantung dengan China, Rajapaksa mengatakan, pekan lalu Sri Lanka akan bekerja dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk membantu menyelesaikan krisis ekonomi negara itu dengan pembicaraan resmi yang akan dimulai pada pertengahan April.

Sri Lanka harus membayar utangnya senilai sekitar 4 miliar dolar AS tahun ini, termasuk obligasi negara internasional senilai 1 miliar dolar AS yang jatuh tempo pada Juli ini.

Tetapi cadangan devisanya turun menjadi 2,31 miliar dolar AS pada akhir Februari, turun sekitar 70 persen dari dua tahun lalu.

Negara ini kini berjuang untuk mengimpor kebutuhan pokoknya seperti bahan bakar dan obat-obatan dan memberlakukan pemadaman listrik nasional karena kurangnya bahan bakar untuk pembangkit listrik.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Ironi, Kasat Narkoba Polres Kukar Ditangkap Kasus Narkoba

Jumat, 15 Mei 2026 | 22:14

SOKSI Bangkitkan Program P2KB, Perkuat Kaderisasi dan Konsolidasi Golkar

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:55

Konsultasi Bilateral di Moskow, RI-Rusia Soroti Konflik Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:50

Proyek Coretax DJP Digugat Buntut Aroma Monopoli

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:47

Masalah Etik dan Suap, Menteri PU Panggil Pulang ASN dari Luar Negeri

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:33

Ini Tips Menghitung Komponen Pembayaran Listrik

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:02

Nakba dan Perubahan Politik Regional di Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:57

Mantan Kepala Bakamla Ingatkan Kesiapan Finansial Negara Memodernisasi Alutsista

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:37

Menko Airlangga Bertemu PM Belarus, Ini yang Dibahas

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:36

Pakar: Ibu Kota Negara RI di Jakarta Konstitusional

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:09

Selengkapnya