Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Krisis Kertas dan Anggaran, Seluruh Murid Sri Lanka Gagal Ikuti Ulangan Semester

SENIN, 21 MARET 2022 | 00:58 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Sri Lanka telah membatalkan ujian sekolah untuk jutaan siswa setelah kehabisan kertas cetak. Negara tersebut memang tengah menghadapi krisis keuangan terburuk sejak kemerdekaannya pada 1948.

Krisis ini datang hanya 3 hari setelah protes massal berujung anarki yang terjadi di kantor pemerintahan di Kolombo. Dalam protes tersebut, masyarakat maupun partai oposisi mendesak Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, turun dari jabatannya,

Otoritas pendidikan mengatakan pada Sabtu (19/3), ujian semester yang dijadwalkan seminggu dari Senin, ditunda tanpa batas waktu karena negara kehabisan kertas, yang disebabkan Sri Lanka kekurangan dana untuk melakukan impor.


“Kepala sekolah tidak dapat mengadakan ujian karena pencetak tidak dapat mengamankan devisa untuk mengimpor kertas dan tinta yang diperlukan,” ujar Departemen Pendidikan Provinsi Barat Sri Lanka kepada The Guardian, Minggu (20/3).

Sumber-sumber resmi mengatakan, masalah itu dapat membatalkan ujian untuk sekitar dua pertiga dari 4,5 juta siswa di negara itu.

Tes semester adalah bagian dari proses penilaian berkelanjutan untuk memutuskan apakah siswa dapat melanjutkan studinya ke kelas berikutnya pada akhir tahun.

Krisis ekonomi yang melemahkan yang disebabkan oleh kekurangan cadangan devisa untuk membiayai impor penting, telah membuat negara ini kehabisan makanan, bahan bakar dan obat-obatan.

Negara Asia Selatan yang kekurangan dan berpenduduk 22 juta itu mengumumkan pada Minggu ini, bahwa mereka akan mencari dana talangan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menyelesaikan krisis utang luar negeri yang memburuk dan menopang cadangan eksternal.

IMF pada Jumat kemarin (18/3) mengatakan, pihaknya sedang mempertimbangkan permintaan Rajapaksa untuk membahas kondisi bailout-nya.

Menurut data yang diambil dari Reuters dan The Guardian, Sri Lanka perlu melunasi utangnya yang bernilai sekitar 6,9 miliar dolar AS pada tahun ini, tetapi cadangan mata uang asingnya hanya mencapai sekitar 2,3 miliar dolar AS pada akhir Februari.

Kini kondisi di negara itu miris sekali, antrean panjang telah terbentuk di seluruh negeri untuk bahan makanan dan minyak, dengan pemerintah melembagakan pemadaman listrik bergilir dan penjatahan susu bubuk, gula, lentil, dan beras.

Sri Lanka awal tahun ini meminta China, salah satu kreditur utamanya, untuk membantu menunda pembayaran utang tetapi belum ada tanggapan resmi dari mereka.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya