Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Krisis Kertas dan Anggaran, Seluruh Murid Sri Lanka Gagal Ikuti Ulangan Semester

SENIN, 21 MARET 2022 | 00:58 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Sri Lanka telah membatalkan ujian sekolah untuk jutaan siswa setelah kehabisan kertas cetak. Negara tersebut memang tengah menghadapi krisis keuangan terburuk sejak kemerdekaannya pada 1948.

Krisis ini datang hanya 3 hari setelah protes massal berujung anarki yang terjadi di kantor pemerintahan di Kolombo. Dalam protes tersebut, masyarakat maupun partai oposisi mendesak Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, turun dari jabatannya,

Otoritas pendidikan mengatakan pada Sabtu (19/3), ujian semester yang dijadwalkan seminggu dari Senin, ditunda tanpa batas waktu karena negara kehabisan kertas, yang disebabkan Sri Lanka kekurangan dana untuk melakukan impor.


“Kepala sekolah tidak dapat mengadakan ujian karena pencetak tidak dapat mengamankan devisa untuk mengimpor kertas dan tinta yang diperlukan,” ujar Departemen Pendidikan Provinsi Barat Sri Lanka kepada The Guardian, Minggu (20/3).

Sumber-sumber resmi mengatakan, masalah itu dapat membatalkan ujian untuk sekitar dua pertiga dari 4,5 juta siswa di negara itu.

Tes semester adalah bagian dari proses penilaian berkelanjutan untuk memutuskan apakah siswa dapat melanjutkan studinya ke kelas berikutnya pada akhir tahun.

Krisis ekonomi yang melemahkan yang disebabkan oleh kekurangan cadangan devisa untuk membiayai impor penting, telah membuat negara ini kehabisan makanan, bahan bakar dan obat-obatan.

Negara Asia Selatan yang kekurangan dan berpenduduk 22 juta itu mengumumkan pada Minggu ini, bahwa mereka akan mencari dana talangan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menyelesaikan krisis utang luar negeri yang memburuk dan menopang cadangan eksternal.

IMF pada Jumat kemarin (18/3) mengatakan, pihaknya sedang mempertimbangkan permintaan Rajapaksa untuk membahas kondisi bailout-nya.

Menurut data yang diambil dari Reuters dan The Guardian, Sri Lanka perlu melunasi utangnya yang bernilai sekitar 6,9 miliar dolar AS pada tahun ini, tetapi cadangan mata uang asingnya hanya mencapai sekitar 2,3 miliar dolar AS pada akhir Februari.

Kini kondisi di negara itu miris sekali, antrean panjang telah terbentuk di seluruh negeri untuk bahan makanan dan minyak, dengan pemerintah melembagakan pemadaman listrik bergilir dan penjatahan susu bubuk, gula, lentil, dan beras.

Sri Lanka awal tahun ini meminta China, salah satu kreditur utamanya, untuk membantu menunda pembayaran utang tetapi belum ada tanggapan resmi dari mereka.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya