Wakil Presiden Argentina, Christina Fernandez/Net
Keputusan Senat Argentina menyetujui perjanjian pemerintah dengan Dana Moneter Internasional (IMF) senilai 45 miliar dolar AS (sekitar Rp 645 triliun), membuka jalan bagi persetujuan akhir oleh dewan direksi pemberi pinjaman.
Dalam pemungutan suara yang hasilnya 56-13 dengan 3 abstain pada Kamis malam (17/3), para senator mengesahkan undang-undang yang mendukung program IMF terbaru Argentina. Rencana tersebut saat ini tinggal perlu langkah voting oleh dewan eksekutif IMF agar bisa segera berlaku.
Namun, menurut Jurubicara IMF, Gerry Rice, tanggal pelaksanaan voting tersebut belum ditetapkan.
Jika voting tersebut lolos, dana itu akan menyelesaikan kesepakatan yang sudah dinegosiasikan selama dua tahun dengan staf teknis IMF. Ini merupakan perjanjian ke-22 negara itu dengan IMF.
Rencana tersebut memungkinkan Argentina melunasi pembayaran yang akan datang kepada IMF dari rekor
bailout yang diberikan pada 2018 kepada kabinet Argentina sebelumnya yang gagal menstabilkan ekonomi.
Tanggal pemungutan suara dewan direksi itu juga akan menjadi kunci untuk menentukan apakah negara tersebut mengalami
default dengan pemberi pinjaman IMF.
Argentina harus melakukan pembayaran sekitar 2,8 miliar dollar AS pada 22 Maret. Setelah kesepakatan disetujui oleh dewan, Argentina akan segera menerima sekitar 9,8 miliar dolar AS dari IMF. Pencairan lainnya bergantung pada pencapaian target Argentina dalam program yang dinilai selama tinjauan triwulanan dengan staf IMF.
Rencana itu bisa membuat Argentina menunda pembayaran utangnya hingga 2026, dengan pembayaran berlanjut hingga 2034. Di bawah pengaturan sebelumnya, pembayaran utang akan terkonsentrasi pada 2022 dan 2023.
Di sisi lain, menurut para analis
Bloomberg dan
ABCNews, langkah Presiden Argentina, Alberto Fernandez, yang membuat pemungutan suara legislatif pada perjanjian itu mengungkapkan perpecahan dengan anggota parlemen oposisi dan dalam koalisi sayap kirinya sendiri.
RUU itu disetujui di majelis rendah kongres pada pekan lalu, setelah anggota parlemen mengubah teks RUU hanya untuk memberikan suara pada pembiayaan IMF.
Pemerintah golongan kiri-tengah (condong ke Presiden Alberto) mengatakan, perjanjian IMF baru itu sangat penting untuk menghindari
default pada pinjaman dan bahkan masalah yang lebih besar bagi ekonomi yang terluka oleh default dan krisis di masa lalu.
Namun menurut politisi kiri di negara itu, termasuk beberapa anggota partai pemerintahan yang dekat dengan Wakil Presiden, Christina Fernandez, rencana IMF terbaru itu akan memperburuk kondisi bagi 40 persen rakyat Argentina yang miskin.
"Ini adalah utang yang seharusnya tidak akan kami ambil," ujar Christina
"Saya mendengar orang mengatakan bahwa kesepakatan dan kewajiban yang ditanggung Argentina akan berujung ke dalam masa penyesuaian, namun di manakah penyesuaian itu? Penyesuaian harus dilakukan jika kita
default (gagal melunasi utang sebelumnya). Jika kita default kali ini, kita tidak akan punya jalan keluar lagi atau melarikan diri," pungkasnya.
