Berita

Ilustrasi kapal pesiar/Net

Dunia

Warga AS yang Laporkan Properti Ilegal Oligarki Rusia Bisa Dapat Reward Rp 70 M

SABTU, 19 MARET 2022 | 00:56 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Pemerintah Amerika Serikat meluncurkan program penghargaannya yang siap membayar hingga 5 juta dolar AS (sekitar Rp 70 miliar) bagi warga AS yang dapat menemukan kapal pesiar ilegal dan properti lainnya milik oligarki Rusia yang terkait dengan Kremlin.

Ini merupakan bagian dari serangan ekonomi pemerintahan Biden terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin, setelah invasi ke Ukraina.

Program penghargaan yang telah disetujui oleh Kongres tahun lalu itu secara resmi diluncurkan pada Rabu malam waktu setempat (16/3), dan akan menawarkan kompensasi finansial bagi mereka yang membantu Departemen Keuangan AS untuk menemukan aset-aset terkait dengan korupsi yang melibatkan Kremlin.


Tentu saja, ada syarat dan ketentuan dalam program itu. Tip sembarang tak akan menghasilkan jutaan dolar dari pemerintah AS.

Syaratnya adalah, aset harus berada di AS, dipegang oleh orang AS, atau dimiliki oleh lembaga AS, dan informasi yang diberikan ke Program Hadiah Pemulihan Aset Kleptocracy harus sampai ke proses penahanan dan penyitaan aset tersebut.

Di bawah program ini, aset haram dapat mencakup aset fisik seperti jet atau kapal pesiar, serta aset keuangan.

Keputusan akhir tentang pembayaran akan diputuskan berdasarkan kasus per kasus dan disetujui oleh Menteri Keuangan AS, Janet Yellen.

Seorang pengacara independen dan ahli antipencucian uang, Ross Delston, mengatakan kepada VICE, program tersebut bisa menjadi masalah bagi warga AS.

Ia mengatakan, jika insentif untuk program tip tidak jelas dan menarik, mereka yang memiliki informasi mungkin tidak berani untuk menantang taipan-taipan Rusia itu.

“Untuk memotivasi orang agar terlibat dalam tindakan yang dapat membuat diri mereka dikenai pertanggungjawaban perdata, atau bahkan pertanggungjawaban pidana, perlu ada insentif nyata. Insentif itu harus diberikan secara segera mungkin dan prosesnya transparan," ujar Ross.

“Itu tidak bisa diberikan setelah bertahun-tahun nganggur di ruang berkas,” tambahnya.

Selain AS, negara-negara Eropa sudah mulai menindak aset serupa milik taipan-taipan Rusia itu.

Kapal pesiar milik CEO Rosneft, Igor Sechin; mantan perwira KGB dan kepala Rostec, Sergei Chemezov, mantan agen KGB, Vladimir Strzhalkovksy; industrialis Alisher Usmanov, dan mogul pupuk Andrey Melnichenko telah melihat yacht mereka disita atau terdampar di Prancis, Spanyol, Norwegia, Jerman, dan Italia, menurut analisis Verge.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Gencatan Senjata Iran-AS Hampir Berakhir, Milisi Irak Siaga Penuh

Selasa, 21 April 2026 | 08:19

Dolar AS Terkoreksi: Investor Mulai Lepas Aset Safe-Haven

Selasa, 21 April 2026 | 08:06

Sinergi BNI dan Perempuan NTT: Mengubah Daun Lontar Menjadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 21 April 2026 | 07:48

Tim Cook Mundur sebagai CEO Apple

Selasa, 21 April 2026 | 07:35

Refleksi 4 Tahun Prudential Syariah: Mengubah Paradigma Deteksi Dini Kanker

Selasa, 21 April 2026 | 07:27

Emas Dunia Masih Sulit Bangkit di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Selasa, 21 April 2026 | 07:16

Kerja Sama Polri-PBB Pertegas Posisi RI dalam Misi Perdamaian Dunia

Selasa, 21 April 2026 | 07:10

Bursa Eropa Merah, Sektor Penerbangan Paling Terpukul

Selasa, 21 April 2026 | 07:05

Relawan Protes JK Asal Klaim soal Jokowi Presiden

Selasa, 21 April 2026 | 06:51

Politik Angka vs Realitas Ekologi: Sungai Tak Bisa Dipimpin Statistik

Selasa, 21 April 2026 | 06:29

Selengkapnya