Berita

Kerusuhan demonstran di depan kantor Pemerintahan Sri Lanka di Kolombo, Selasa (15/3)/Net

Dunia

Krisis Finansial Sri Lanka Tak Kunjung Usai, Rajapaksa Didesak Turun

KAMIS, 17 MARET 2022 | 19:53 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Protes anti pemerintah telah mengguncang ibukota Sri Lanka di mana rakyat menuntut agar Presiden Gotabaya Rajapaksa untuk mengundurkan diri, karena negara itu menderita krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dekade.

Puluhan ribu orang berkumpul dan membawa spanduk anti pemerintah di luar kantor presiden di Kolombo pada Selasa (15/3). Demo tersebut dipimpin oleh pendukung partai oposisi, United People's Force.

Massa demonstran menuduh pemerintah salah mengelola ekonomi dan menciptakan krisis valuta asing yang menyebabkan kebutuhan pokok seperti bahan bakar, gas untuk memasak, susu bubuk, dan obat-obatan menjadi sulit didapatkan.


Pemimpin oposisi, Sajith Premadasa berpidato di depan massa demonstran, menyatakan bahwa krisis tidak kunjung usai itu menandai awal keruntuhan Sri Lanka. Ia kemudian berkampanye untuk menggulingkan pemerintah.

“Kamu telah menderita sekarang selama dua tahun. Bisakah kamu menderita lebih jauh?” ujar Sajith kepada massa demonstran, seperti dikutip oleh Al-Jazeera.

Sajith menggambarkan pemerintahan yang sedang menjabat sebagai "penjahat" dan menyalahkannya atas banyak kesengsaraan ekonomi negara itu.

Sri Lanka kini sedang susah-payah untuk membayar impornya karena cadangan devisa negara itu berada pada titik teranjlok sepanjang masa.

Hanya 24 jam setelah kerumunan besar menyerbu kantornya, Rajapaksa mengatakan pemerintahnya sedang berdiskusi dengan Dana Moneter Internasional (IMF), badan-badan lain dan negara-negara internasional untuk menunda pembayaran pinjaman. Dikatakan dari kantornya, Sri Lanka akan mencari dana talangan IMF.

Dalam menghadapi krisis fiskal, Bank Sentral Sri Lanka mengambangkan mata uang nasionalnya pada pekan lalu, namun malah mengakibatkan devaluasi sebesar 36 persen dan mengacaukan harga dari seluruh kebutuhan di negeri itu.

Kini, kelangkaan bahan bakar telah membatasi transportasi di dalam negeri, menghambat aktivitas ekonomi, dan telah menyebabkan pemadaman listrik selama berjam-jam setiap hari.

Krisis fiskal Sri Lanka ini sebagian disebabkan oleh utang luar negeri yang belum terselesaikan, nilainya diperkirakan sekitar 7 miliar dolar AS atau sekitar Rp 100 triliun.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Sambut Imlek

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:12

Warning Dua OTT

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:01

AS Kirim Pesawat Militer ke Greenland, Denmark Tambah Pasukan

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:41

Purbaya: Tukar Jabatan Kemenkeu-BI Wajar dan Seimbang

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:34

Sumbar Perlu Perencanaan Matang Tanggap Bencana

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:32

Stasiun MRT Harmoni Bakal Jadi Pusat Mobilitas dan Aktivitas Ekonomi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:29

Juda Agung Resign, Keponakan Prabowo Diusung Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:20

Kepala Daerah Harus Fokus Bekerja Bukan Cari Celah Korupsi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:16

Presiden Bulgaria Mundur di Tengah Krisis Politik

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:53

Bupati Pati Sudewo Cs Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:41

Selengkapnya