Berita

Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra/RMOL

Politik

HET Minyak Goreng Dicabut, Alpha: di Mana Jargon Pemerintah Tak Boleh Kalah?

KAMIS, 17 MARET 2022 | 14:37 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah benar-benar kehilangan muka saat tidak bisa kokoh pada pendiriannya soal penetapan harga pasar minyak goreng. Bahkan, pemerintah seperti tidak bertaring dihadapan para produsen minyak goreng.

Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra mengatakan, khususnya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sebagai regulator perdagangan benar-benar tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya.

Kata Azmi, Mendag Lutfi tidak mampu mempertahankan kebijakan pemerintah soal satu harga minyak goreng yang harga eceran tertinggi (HET) dipatok sebelumnya Rp 14 ribu per liter untuk kemasan premium.


"Dalam hal mengeluarkan kebijakan satu harga, tindakan faktualnya tidak digubris oleh pengusaha, kebijakannya tidak dapat dioperasionalkan, malah jadi 'jebakan sendiri'," kata Azmi kepada redaksi, Kamis (17/3).

"Sehingga janji pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga terjangkau tidak tercapai, yang ada minyak goreng tetap langka dan pada akhirnya harganya naik dari HET Rp 14.000 kini mencapai Rp 25.000," sambungnya.

Selain soal HET, lanjutnya, belakangan kebijakan itu dicabut dan harga minyak goreng dipastikan sesuai mekanisme pasar.

"Malah untuk minyak kemasan pemerintah mencabut aturan HET dan menyerahkan harga melalui mekanisme pasar, yang dampaknya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, jelas ini membuat wajah, reputasi termasuk kekuasaan pemerintah," terangnya.

Azmi mengingatkan, seharusnya pemerintah bisa tegas dan tidak kalah pada korporasi yang mengarah pada praktik kartel dalam kasus minyak goreng. Jika masalah ini tidak selesai, ke depan tentu akan lebih mudah pengusaha mengatur jalan pemerintah.

"Siap-siap saja ke depan akan ada 'harga suka-suka' yang dibuat kelompok pengusaha tertentu, ini  dapat mengarah pada ekonomi rakyat dalam bahaya, posisi rakyat akan semakin tertekan, terus di mana  jargon atau slogan pemerintah tidak boleh kalah?" tandasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya