Berita

Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra/RMOL

Politik

HET Minyak Goreng Dicabut, Alpha: di Mana Jargon Pemerintah Tak Boleh Kalah?

KAMIS, 17 MARET 2022 | 14:37 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah benar-benar kehilangan muka saat tidak bisa kokoh pada pendiriannya soal penetapan harga pasar minyak goreng. Bahkan, pemerintah seperti tidak bertaring dihadapan para produsen minyak goreng.

Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra mengatakan, khususnya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sebagai regulator perdagangan benar-benar tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya.

Kata Azmi, Mendag Lutfi tidak mampu mempertahankan kebijakan pemerintah soal satu harga minyak goreng yang harga eceran tertinggi (HET) dipatok sebelumnya Rp 14 ribu per liter untuk kemasan premium.

"Dalam hal mengeluarkan kebijakan satu harga, tindakan faktualnya tidak digubris oleh pengusaha, kebijakannya tidak dapat dioperasionalkan, malah jadi 'jebakan sendiri'," kata Azmi kepada redaksi, Kamis (17/3).

"Sehingga janji pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga terjangkau tidak tercapai, yang ada minyak goreng tetap langka dan pada akhirnya harganya naik dari HET Rp 14.000 kini mencapai Rp 25.000," sambungnya.

Selain soal HET, lanjutnya, belakangan kebijakan itu dicabut dan harga minyak goreng dipastikan sesuai mekanisme pasar.

"Malah untuk minyak kemasan pemerintah mencabut aturan HET dan menyerahkan harga melalui mekanisme pasar, yang dampaknya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, jelas ini membuat wajah, reputasi termasuk kekuasaan pemerintah," terangnya.

Azmi mengingatkan, seharusnya pemerintah bisa tegas dan tidak kalah pada korporasi yang mengarah pada praktik kartel dalam kasus minyak goreng. Jika masalah ini tidak selesai, ke depan tentu akan lebih mudah pengusaha mengatur jalan pemerintah.

"Siap-siap saja ke depan akan ada 'harga suka-suka' yang dibuat kelompok pengusaha tertentu, ini  dapat mengarah pada ekonomi rakyat dalam bahaya, posisi rakyat akan semakin tertekan, terus di mana  jargon atau slogan pemerintah tidak boleh kalah?" tandasnya.

Populer

Prabowo Perintahkan Sri Mulyani Pangkas Anggaran Seremonial

Kamis, 24 Oktober 2024 | 01:39

Karangan Bunga untuk Ferry Juliantono Terus Berdatangan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 12:24

KPK Usut Keterlibatan Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Jumat, 25 Oktober 2024 | 23:11

UI Buka Suara soal Gelar Doktor Kilat Bahlil Lahadalia

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:21

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Promosi Doktor Bahlil Lahadalia dan Kegaduhan Publik: Perspektif Co-Promotor

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:56

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

UPDATE

Gali Potensi, Pemuda Diharapkan Raih Peluang Dunia Digital

Kamis, 31 Oktober 2024 | 14:02

Pelaku Mutilasi di Jakut Ditangkap di Rumahnya

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:55

Mendagri Tugasi Ribka Haluk Urus Papua dan Bima Arya Dukcapil

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:51

Pendapatan Terus Merosot, Dropbox akan PHK 20 Persen Tenaga Kerja

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:42

Senator Jabar Ajak Stakholder Aktif Wujudkan Pilkada Berkualitas

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:38

Maarten Paes Sabet Penghargaan Save of The Year di MLS

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:27

Apindo Keberatan UMP 2025 Naik 10 Persen, Pengusaha Usulkan Formula Ini

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:24

Ini Detik-detik Mobil tvOne Diseruduk Truk di Tol Pemalang

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:20

DKPP Minta Penyelenggara Pemilu Satu Frekuensi Menjaga Integritas

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:05

Xiaomi Luncurkan HyperOS 2, Sistem Operasi yang Dibanjiri Ai

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:00

Selengkapnya