Berita

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Muslim: Jokowi Jangan Khianati Megawati Hanya karena Rayuan Luhut

SENIN, 14 MARET 2022 | 09:27 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penundaan Pemilu 2024 yang kembali digaungkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebaiknya ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Dalam menyikapi wacana ini, Jokowi harus menginduk pada partai yang telah membesarkannya, PDI Perjuangan.

Begitu saran dari Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi untuk Presiden Joko Widodo agar tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Di mana PDIP telah tegas menyatakan penolakan atas wacana itu.  

"Jokowi harus menegaskan lagi taat konsitusi dan ikut PDIP tolak pemilu dan perpanjang masa jabatan presiden. Jokowi jangan ikut Luhut yang ajarkan ajaran sesat," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/3).


Menurutnya, menunda Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden yang diajarkan Luhut dianggap berbahaya karena melanggar konstitusi dan menjerumuskan Jokowi.

"Kelihatannya Luhut mau cari selamat atas kasus-kasusnya seperti Pandora Papers, Bisnis PCR dsb. Jika luhut sukses pengaruhi tunda pemilu dan perpanjang jabatan Jokowi, Luhut bisa terselamatkan juga," kata Muslim.

Dengan demikian, Jokowi disarankan untuk taat dan mengikuti anjuran Megawati Soekarnoputri selaku Ketum DPP PDIP yang taat konstitusi. Jokowi jangan jadi pembangkang Megawati dan PDIP yang telah membesarkan dan setia menjadikannya presiden 2 periode sesuai konsitusi.

“Jokowi harus bersyukur dan terima kasih kepada Mbak Mega dan PDIP. Jangan Khianati Megawati dan PDIP karena rayuan dan godaan Luhut," pungkas Muslim.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya