Berita

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Ingatkan Luhut, Demokrat: Jangan Jerumuskan Presiden Jokowi dengan Wacana Inkonstitusional

SABTU, 12 MARET 2022 | 14:13 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim pemilih Partai Demokrat, Gerindra hingga PDI Perjuangan dukung penundaan Pemilu Serentak 2024, seharusnya belajar dari Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dikatakan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, di akhir peridoe keduanya, SBY mendapatkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, kepercayaan itu tidak lantas membuat SBY terlena dan menyuarakan penambahan masa jabatan.

"Ada baiknya (Luhut) belajar dari Pak SBY yang bisa secara tegas menolak wacana perpanjangan periodesasi jabatan presiden dikala survei kepuasan publik mencapai 72 persen di periode kedua pemerintahannya," kata Kamhar kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (12/3).


Menurut Kamhar, kekuasaan memang cenderung menggoda, karenanya diperlukan kearifan dan kebijaksanaan dalam pengelolaannya agar husnul khotimah, dan tidak terjebak pada jebakan kekuasaan yang ingin terus melanggengkan kekuasaan.

Dengan adanya klaim Luhut itu, Kamhar mengingatkan Presiden Joko Widodo, untuk sebisa mungkin membebaskan diri dari pengaruh orang-orang sekitarnya yang berfikiran nakal yang ingin mengangkangi konstitusi dengan perpanjangan masa jabatan presiden atau menunda pemilu.

"Termasuk pikiran-pikiran nakal untuk mendorong amandemen konstitusi agar penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden atau periodesasi presiden memiliki landasan konstitusional," tegasnya.

"Ini yang berbahaya, karena sejatinya yang dilayani adalah syahwat kekuasaan bukan aspirasi rakyat," imbuhnya.

Atas dasar itu, Kamhar juga berharap, Luhut sebaiknya menyudahi wacana yang menyesatkan dan bertentangan dengan konstitusi atau UUD 1945.

"Pak Luhut sebaiknya menghentikan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jangan menjerumuskan Presiden Jokowi dengan wacana yang inkonstitusional dan berpotensi membuatnya menjadi Malin Kundang reformasi," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya