Berita

Duta Besar Rusia untuk Singapura Nikolay Kudashev./Net

Dunia

Dubes Kudashev: Hubungan Politik Rusia dan Singapura dalam Pemantauan Khusus

SABTU, 12 MARET 2022 | 12:40 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Duta Besar Rusia untuk Singapura Nikolay Kudashev mengatakan negara-negara Asia seharusnya fokus pada isu-isu penting seperti pemulihan Covid-19 daripada bergabung dengan Barat untuk memberikan sanksi kepada Rusia.

“Sanksi Singapura terhadap Rusia adalah sebuah kesalahan besar,” kata Dubes  Nikolay Kudashev dalam interview eksklusif dengan South China Morning Post, Jumat (11/3).

“Kami percaya keputusan ini adalah sebuah kesalahan, menjadi bertentangan dengan pengembangan hubungan bilateral dan bertentangan dengan penguatan kerja sama regional,” tambah Kudashev.


Kudashev mengatakan, seharusnya negara-negara Asia lebih memilih untuk berkonsentrasi pada isu-isu yang paling penting bagi kawasan daripada isu-isu atau topik yang relatif jauh dari agenda Asia.

Kudashev memuji sikap tidak memihak India dan China terhadap konflik Rusia dan Ukriana dengan mengatakan bahwa negara-negara terpadat di dunia tidak mendukung aksi sanksi itu. Tanggapan dan pemahaman China dan India, dapat diprediksi dan sejalan dengan semangat kemitraan strategis bilateral Rusia.

“Ada pepatah yang sangat bagus: teman yang membutuhkan memang teman. Dan saya percaya ini benar-benar terjadi hari ini sejauh menyangkut Rusia dan China,” jelas Kudashev.

Kudashev menambahkan, pemberlakuan sanksi oleh Singapura bisa diartikan bahwa hubungan politik kedua negara akan ditempatkan di bawah ‘pemantauan khusus’.

“Ini akan diawasi sangat ketat oleh kami (hubungan bilateral antara kedua negara itu),” ujarnya diberitakan Kantor Berita RMOLNetwork.

Singapura adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang menjatuhkan sanksi terhadap Rusia atas aksinya melakukan operasi militer khusus di Ukraina.

Sejak 23 Februari lalu, Singapura memberlakukan kontrol ketat atas ekspor Rusia, terutama atas barang-barang yang dapat digunakan untuk merugikan Ukraina. Singapura juga mengarahkan lembaga keuangan untuk tidak berurusan dengan daftar entitas Rusia.

Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong dan para pejabat lainnya mengatakan sangat penting bagi negara kecil seperti Singapura untuk membela prinsip-prinsip yang menopang kedaulatan dan kemerdekaan politiknya sendiri.

Menurut data Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura, perdagangan barang dengan Rusia pada tahun 2021 bernilai 3,76 miliar dollar AS. Tahun lalu, Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) yang dipimpin Rusia membuat kemajuan yang mantap menuju perjanjian perdagangan bebas dengan Singapura.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya