Berita

Duta Besar Rusia untuk Singapura Nikolay Kudashev./Net

Dunia

Dubes Kudashev: Hubungan Politik Rusia dan Singapura dalam Pemantauan Khusus

SABTU, 12 MARET 2022 | 12:40 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Duta Besar Rusia untuk Singapura Nikolay Kudashev mengatakan negara-negara Asia seharusnya fokus pada isu-isu penting seperti pemulihan Covid-19 daripada bergabung dengan Barat untuk memberikan sanksi kepada Rusia.

“Sanksi Singapura terhadap Rusia adalah sebuah kesalahan besar,” kata Dubes  Nikolay Kudashev dalam interview eksklusif dengan South China Morning Post, Jumat (11/3).

“Kami percaya keputusan ini adalah sebuah kesalahan, menjadi bertentangan dengan pengembangan hubungan bilateral dan bertentangan dengan penguatan kerja sama regional,” tambah Kudashev.


Kudashev mengatakan, seharusnya negara-negara Asia lebih memilih untuk berkonsentrasi pada isu-isu yang paling penting bagi kawasan daripada isu-isu atau topik yang relatif jauh dari agenda Asia.

Kudashev memuji sikap tidak memihak India dan China terhadap konflik Rusia dan Ukriana dengan mengatakan bahwa negara-negara terpadat di dunia tidak mendukung aksi sanksi itu. Tanggapan dan pemahaman China dan India, dapat diprediksi dan sejalan dengan semangat kemitraan strategis bilateral Rusia.

“Ada pepatah yang sangat bagus: teman yang membutuhkan memang teman. Dan saya percaya ini benar-benar terjadi hari ini sejauh menyangkut Rusia dan China,” jelas Kudashev.

Kudashev menambahkan, pemberlakuan sanksi oleh Singapura bisa diartikan bahwa hubungan politik kedua negara akan ditempatkan di bawah ‘pemantauan khusus’.

“Ini akan diawasi sangat ketat oleh kami (hubungan bilateral antara kedua negara itu),” ujarnya diberitakan Kantor Berita RMOLNetwork.

Singapura adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang menjatuhkan sanksi terhadap Rusia atas aksinya melakukan operasi militer khusus di Ukraina.

Sejak 23 Februari lalu, Singapura memberlakukan kontrol ketat atas ekspor Rusia, terutama atas barang-barang yang dapat digunakan untuk merugikan Ukraina. Singapura juga mengarahkan lembaga keuangan untuk tidak berurusan dengan daftar entitas Rusia.

Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong dan para pejabat lainnya mengatakan sangat penting bagi negara kecil seperti Singapura untuk membela prinsip-prinsip yang menopang kedaulatan dan kemerdekaan politiknya sendiri.

Menurut data Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura, perdagangan barang dengan Rusia pada tahun 2021 bernilai 3,76 miliar dollar AS. Tahun lalu, Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) yang dipimpin Rusia membuat kemajuan yang mantap menuju perjanjian perdagangan bebas dengan Singapura.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Ironi, Kasat Narkoba Polres Kukar Ditangkap Kasus Narkoba

Jumat, 15 Mei 2026 | 22:14

SOKSI Bangkitkan Program P2KB, Perkuat Kaderisasi dan Konsolidasi Golkar

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:55

Konsultasi Bilateral di Moskow, RI-Rusia Soroti Konflik Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:50

Proyek Coretax DJP Digugat Buntut Aroma Monopoli

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:47

Masalah Etik dan Suap, Menteri PU Panggil Pulang ASN dari Luar Negeri

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:33

Ini Tips Menghitung Komponen Pembayaran Listrik

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:02

Nakba dan Perubahan Politik Regional di Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:57

Mantan Kepala Bakamla Ingatkan Kesiapan Finansial Negara Memodernisasi Alutsista

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:37

Menko Airlangga Bertemu PM Belarus, Ini yang Dibahas

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:36

Pakar: Ibu Kota Negara RI di Jakarta Konstitusional

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:09

Selengkapnya