Berita

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khaerul Saleh/Net

Politik

Pimpinan Komisi III: Semestinya BNPT Tidak Lagi Memberi Polemik Baru Terhadap Umat Islam

RABU, 09 MARET 2022 | 12:27 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kembali mengeluarkan pernyataan blunder terkait kriteria penceramah radikal yang dianggap menyudutkan umat Islam. Majelis Ulama Indonesia mengkritisi pernyataan BNPT tersebut dan menyebut BNPT telah offside.

Kritik MUI berkaitan dengan lima ciri penceramah radikal yang disampaikan BNPT ini adalah kali kedua, setelah sebelumnya pernyataan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Selasa (25/1/22), menyebutkan soal 198 pesantren yang dicap terafiliasi jaringan terorisme juga mengundang reaksi kritis MUI dan tokoh-tokoh nasional seperti H. Jusuf Kalla.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khaerul Saleh menyayangkan pernyataan dari BNPT tersebut dan seharusnya BNPT tidak mengeluarkan pernyataan yang seolah-olah menyudutkan umat Islam di Indonesia.


"Dua kali reaksi keras MUI atas pernyataan dari BNPT ini, menurut saya tidak sepatutnya terjadi. BNPT mestinya tidak lagi terkesan memberikan polemik baru terhadap umat Islam khususnya dengan isu radikalisme itu,” kata Pangeran kepada wartawan, Rabu (9/3).

Legislator dari Fraksi PAN ini menambahkan bahwa apa yang disampaikan BNPT kurang pas dan justru memantik kegaduhan dan keresahan umat Islam.

“Sungguh bagi saya, bukanlah hal yang bisa dianggap tepat jika apa yang disampaikan BNPT justru membuat umat Islam dan MUI menjadi resah. Mestinya tidak boleh ada pernyataan dipublikasikan tanpa argumentasi faktual menjadi sandarannya, khususnya berkenaan dengan isu dan makna radikalisme atau khalifah dan lain-lainnya itu,” katanya.

Pihaknya berharap ada komunikasi dan sinergi penguatan kerjasama yang baik antara BNPT dan MUI. Dialog keduanya mesti segera direalisasikan. Tidak saja untuk merumuskan kesepakatan bersama, tetapi untuk menghindari kesalahpahaman, sehingga tercipta formulasi dan strategi yang tepat, bahwa menanggulangi bahaya terorisme.

“Itu tidak hanya menjadi tugas BNPT saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua,” tutupnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Sambut Imlek

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:12

Warning Dua OTT

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:01

AS Kirim Pesawat Militer ke Greenland, Denmark Tambah Pasukan

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:41

Purbaya: Tukar Jabatan Kemenkeu-BI Wajar dan Seimbang

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:34

Sumbar Perlu Perencanaan Matang Tanggap Bencana

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:32

Stasiun MRT Harmoni Bakal Jadi Pusat Mobilitas dan Aktivitas Ekonomi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:29

Juda Agung Resign, Keponakan Prabowo Diusung Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:20

Kepala Daerah Harus Fokus Bekerja Bukan Cari Celah Korupsi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:16

Presiden Bulgaria Mundur di Tengah Krisis Politik

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:53

Bupati Pati Sudewo Cs Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:41

Selengkapnya