Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu/Net
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai tidak konsisten dalam menentukan dasar gagasan penundaan pemilu.
Pasalnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengurai bahwa ada tiga alasan yang mendasari partainya ikut mengamini gagasan yang kali pertama muncul dari kelompok pengusaha tersebut.
Tiga kondisi yang disebutkan Cak Imin tersebut adalah stigma pengusaha terhadap investasi pasca pemilu, ancaman konflik pasca pemilu, serta prospek pasca pemilu.
Bagi mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu alasan itu tidak konsisten. Sebab, Cak Imin pernah juga menyampaikan bahwa landasan atau dasar ide penundaan pemilu yang dianut PKB diperoleh dari dua sumber, yakni survei dan big data di media sosial.
Disebutkan Cak Imin, hasil survei salah satu lembaga riset mencatat sebanyak 60 persen publik menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi di sisi yang lain, berdasarkan big data di media sosial justru menunjukkan bahwa 60 persen publik mendukung, dan 40 persen menolak perpanjangan masa jabatan presiden.
Atas dasar itu maka Cak Imin menegaskan kepada jajarannya bahwa PKB bukanlah pengekor dalam hal gagasan penundaan pemilu, oleh karenanya sebagai parpol harus lebih dulu menyampaikan ketimbang parpol lain.
"Hahaha berubah lagi. Sebelumnya katanya dari analisis Big Data, setelah dibongkar bahwa itu tidak benar, sekarang katanya dari pengusaha," ujar Said Didu melalui akun Twitternya pada Selasa (8/3).
Belum lama ini, isu penundaan pemilu semakin heboh diperbincangkan publik lantaran diduga melibatkan orang-orang di lingkaran istana kepresidenan. Hal itu diungkap Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.
Zulkifli Hasan mengaku dirinya diundang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk membicarakan soal isu penundaan pemilu, karena diklaim sudah mendapat restu Presiden Joko Widodo.
Akan tetapi teranyar, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan bahwa Presiden Jokowi dalam beberapa kali rapat kabinet bersama para pembantunya tidak pernah membahas soal isu penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden.
Justru kata Mahfud, selama dua kali rapat kabinet terbatas, yaitu tanggal 14 dan 27 September tahun 2021, Jokowi hanya membahas soal suksesi pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, mulai dari segi tahapan, jadwal, dan program, hingga instrumen pelaksanaan dan termasuk upaya pengamanan dan ketertiban.
