Berita

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas)/Net

Politik

Minta Pemilu Ditunda, Zulkifli Hasan Terancam Di-KLB-kan

SENIN, 07 MARET 2022 | 08:28 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) kembali diminta untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dan mencabut serta membatalkan pernyataan soal penundaan Pemilu 2024.

Sekretaris Majelis Penasihat Partai Wilayah (MPPW) PAN Jawa Barat, Ahmad Adib Zain yang kecewa dengan sikap Zulhas mengumumkan usulan penundaan pemilu, sebelumnya telah memberi ultimatum agar Zulhas meminta maaf dan menarik ucapan. Dia bahkan membuat pernyataan "Menggugat Zulkifli Hasan" pada Selasa (1/3).

Dalam pernyataan sikap yang berisi enam poin, Adib memberikan tenggat waktu selama 3 x 24 jam untuk Zulhas.


Di mana, jika tidak melakukan pencabutan dan pembatalan pernyataan tentang penundaan jadwal pemilu, Adib meminta Zulhas mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu Rakernas dan atau Kongres Luar Biasa (KLB) PAN.

Namun hingga batas yang ditentukan belum juga ada sikap dari Zulhas. Adib lantas membuat kembali pernyataan dan tuntutan terbuka kepada Zulhas yang disebarluaskan pada 4 Maret lalu.

"Kita meminta kepada saudaraku Zulkifli Hasan mencabut dan membatalkan pernyataannya tentang penundaan Pemilu 2024, meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, dan menyatakan PAN bersedia dan siap menyukseskan Pemilu 2024," ujar Adib dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/3).

Adib pun menyebarkan pernyataan ini dengan cepat pesan berantai dan meminta kepada rakyat Indonesia yang mendukung untuk mengirimkan pesan ke nomor yang tertera.

"Terima kasih, saudaraku telah membangun haraPAN melalui Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali dapat mewujudkan kedaulatan rakyat Indonesia," pungkas Adib.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya