Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Sikap Mengambang Jokowi Menguatkan Dugaan "Istana" Restui Wacana Penundaan Pemilu

SENIN, 07 MARET 2022 | 00:40 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sikap berbeda Presiden Joko Widodo terkait wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menunjukkan orang nomor satu di Indonesia itu inkonsisten.

Pada tahun 2019 silam, wacana presiden 3 periode sempat mengemuka. Jokowi kala itu mengatakan orang yang mengusulkan presiden 3 periode seperti menampar mukanya. Bahkan ia mengatakan motif para penguusul penambahan jabatan presiden seakan menjerumuskannya.

Pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran menganalisa, inkonsistensi narasi komunikasi politik Jokowi adalah upaya menghindari dari tuduhan terkait wacana penundaan Pemilu.


Analisa Andi, inkonsistensi tanggapan Jokowi makin menguatkan bahwa pihak Istana memang telah merestui usulan dari berbagai kalangan itu.

"Penambahan masa jabatan atau penundaan pemilu presiden semakin menguatkan dugaan publik bahwa setidaknya ‘istana’ mengetahui atau merestui wacana penundaan Pilpres tersebut," demikian kata Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (6/3).

Menurut Andi, agar tidak muncul kecurigaan publik pada rezim saat ini, Jokowi perlu menyampaikan sikap resminya menolak tegas wacana penundaan Pemilu yang muncul dalam beberapa pekan ini.

"Sebagai antitesis dari kecurigaan publik, Jokowi sebaiknya secara resmi menyatakan penolakannya terhadap usulan pengunduran jadwal Pilpres tersebut," pungkas Andi.

Menyikapi wacana penundaan Pemilu, Jokowi mengatakan patuh pada konstitusi. Meski demikian sikapnya dinilai publik mengambang.

Dasar penilaian itu, karena Jokowi mengatakan bahwa wancana penundaan Pemilu tidak bisa dilarang. Sebab dalam negara demokrasi semua orang bebas berpendapat.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya