Berita

Begawan ekonomi, Rizal Ramli/Repro

Politik

Rizal Ramli Ungkap Motif Jahat Lingkaran Jokowi untuk Menunda Pemilu 2024

JUMAT, 04 MARET 2022 | 14:08 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Bergulirnya isu penundaan Pemilu 2024 diyakini sengaja digaungkan pihak-pihak di sekitar Presiden Joko Widodo yang banyak memiliki masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dengan penundaan pemilu yang berimbas pada perpanjangan masa jabatan presiden, maka pihak-pihak yang tersandung KKN ini akan "aman".

"Kebanyakan orang di sekitar Presiden Jokowi memiliki masalah KKN. Mereka berhasil menumpuk kekayaan luar biasa besarnya, dan mereka takut kalau ada pimpinan baru, bisa-bisa pada hilang semua itu," kata begawan ekonomi, Rizal Ramli dalam obrolannya bersama Refly Harun dikutip Kantor Berita Politik RMOL dari kanal YouTube Refly Harun, Jumat siang (4/3).


Orang-orang tersebut, kata RR, sapaan Rizal Ramli, terus berusaha mencari cara untuk memperpanjang jabatan Jokowi setelah wacana presiden tiga periode mentah.

"Ini merupakan garansi buat pejabat yang selama ini sangat takut, yang selama ini menyalahgunakan kekuasaan agar mereka terlindungi. Kedua, mereka tetap bisa ngangkangi jabatannya, anggota DPR nambah 3 tahun lagi, bupati, gubernur, Ketua MPR, DPR dan sebagainya," kata RR.

Padahal, kata RR, kekuasan seperti itu haram. Namun saking rakusnya pihak-pihak tersebut, banyak yang ingin mengangkangi kekuasaan.

"Nah saya bingung, tokoh-tokoh ini sedemikian takutnya terhadap perubahan. Mereka pikirkan, sehabis Jokowi mesti (harus ada) boneka baru yang bisa diatur-atur. Yang bisa melindungi tindakan mereka yang koruptif dan melanggar hukum," pungkas RR.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya