Berita

Produk tembakau alternatif/Net

Nusantara

Demi Kesehatan Publik, Informasi Produk Tembakau Alternatif Harus Akurat

KAMIS, 03 MARET 2022 | 13:47 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kampanye negatif terhadap produk tembakau alternatif perlu ditekan dengan menghadirkan informasi yang akurat dan kredibel. Sebab, jika dibiarkan terus liar, maka permasalahan kesehatan publik akan semakin meningkat.

Begitu tegas Ketua Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (Masindo), Dimas Syailendra Ranadireksa menanggapi data bahwa penolakan terhadap produk tembakau alternatif justru meningkatkan angka penjualan rokok di Amerika Serikat pada 2020 lalu.

Berdasarkan laporan Komisi Perdagangan Federal, penjualan rokok mencapai 203,7 miliar batang pada 2020. Meningkat 0,8 miliar batang dibandingkan pada 2019 lalu. Angka ini merupakan peningkatan pertama dalam penjualan rokok dalam 20 tahun terakhir.


Dimas Syailendra mengurai bahwa prevalensi merokok di Indonesia sudah menyentuh 65 juta jiwa atau menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.

“Kampanye negatif hanya akan semakin menjauhkan perokok dewasa Indonesia dari produk tembakau alternatif, yang bisa menjadi solusi komplementer menekan prevalensi merokok di negara ini,” ujar Dimas kepada wartawan, Kamis (3/3).

Dimas berharap, perokok dewasa bisa beralih pada produk tembakau alternatif yang memiliki risiko lebih rendah dibanding rokok. Di mana rokok bisa menyebabkan berbagai macam penyakit seperti kanker paru-paru, kanker kerongkongan, penyakit jantung koroner, hingga stroke.

“Produk tembakau alternatif memiliki manfaat yang besar demi mendorong perbaikan kesehatan publik. Pemerintah harus aktif dalam menekan kampanye negatif terhadap produk tembakau alternatif dengan menggandeng dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait demi terciptanya peralihan perokok dewasa ke produk yang lebih rendah risiko ini,” tutup Dimas.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya