Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin/Net
Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur personel TNI dan Polri soal kedisiplinan termasuk dalam WhatsApp Group (WAG) di kalangan internal, dinilai sudah tepat.
Sebab, TNI dan Polri harus tetap memegang teguh Pancasila dan UUD 45, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Catur Prasetia serta Tribrata.
Demikian disampaikan anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin kepada wartawan, Kamis (3/3).
"Arahan Pak Jokowi sudah pas, TNI dan Polri bahkan keluarganya tidak boleh terlibat dalam diskusi-diskusi politik praktis, apalagi yang menjelekkan negara atau pemerintah," kata TB Hasanuddin.
"Sebagai alat negara, TNI dan Polri harus mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah bukan sebaliknya. Termasuk soal Ibu Kota Negara (IKN) yang tadi disampaikan Pak Jokowi," imbuhan menegaskan.
Selain itu, TB Hasanuddin juga menyebut teguran dari Presiden Jokowi kepada personel TNI dan Polri dan juga keluarganya agar tidak sembarangan mengundang penceramah radikal dengan mengatasnamakan demokrasi juga sangat baik.
"Saya kira teguran Presiden Jokowi itu sudah tepat mengingat TNI dan Polri adalah garda terdepan dan benteng pertahanan negara. Penyebaran paham radikal terorisme tak melulu menyasar masyarakat biasa, pegawai lembaga negara, kementerian, bahkan aparat keamanan pun tak luput dari pengaruh paham negatif ini," kata politisi PDI Perjuangan ini.
Saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI)-Polri agar tidak disusupi penceramah radikal dalam kegiatan keagamaan.
Jokowi juga meminta agar TNI dan Polri termasuk istri-istrinya harus disiplin termasuk dalam WhatsApp Group (WAG) di kalangan internal. Jokowi mengaku percakapan yang menyimpang dari disiplin TNI-Polri di WAG itu dibacanya.
"Disiplin TNI dan Polri, sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan. Apalagi di WA group dibaca gampang, saya baca itu. Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN (ibu kota negara), 'nggak setuju, IKN apa'. (Kepindahan IKN) itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR," kata Jokowi.
