Berita

M Qodari/Net

Politik

Usul Budiman Sudjatmiko Jadikan Jokowi Wantimpres, Qadari: Berat

RABU, 02 MARET 2022 | 17:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengusulkan agar mantan presiden menjadi dewan pertimbangan presiden (Wantimpres).

Menyikapi hal tersebut pengamat politik M. Qodari menyampaikan bahwa presiden baru nantinya akan memiliki kebijakan baru dan keputusannya tidak akan sama dengan presiden yang lama, apalagi jika presiden baru tersebut memiliki ideologi yang berbeda dari posisi politik.

“Jangankan meneruskan masa jabatan dijadikan anggota wantimpres pun rasanya berat jadi menurut saya sih kita realistis saja. Kalau ganti presiden ya diasumsikan bahwa akan terjadi pergantian kebijakan begitu ,” ucap M. Qodari kepada wartawan, Rabu (2/3).


Pihaknya mengatakan bahwa pentingnya masalah penuntasan program pemerintahan terutama yang skala besar membutuhnkan waktu yang panjang.

“Jadi, menurut saya solusi yang tepat adalah memikirkan bahwa untuk negara dengan wilayah yang begitu luas seperti Indonesia dan karena itu pekerjaan yang begitu banyak serta bagaimana kita harus mengejar ketertinggalan dengan program-program,” katanya.

Menurutnya, masa jabatan presiden sesungguhnya tidak cukup 10 tahun, berbeda hal nya dengan kepemimpinan gubernur, bupati, dan walikota yang hanya skala kecil dimungkinkan cukup 10 tahun.

“Tetapi untuk presiden menurut saya harus dibuka kemungkinan selama 15 tahun adalah 3 periode karena pekerjaan pekerjaan raksasa pekerjaan besar itu membutuhkan waktu yang panjang nggak cukup 10 bahkan 15 tahun,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya