Politisi PDIP sekaligus aktivis 1998, Budiman Sudjatmiko/RMOL
Usulan penundaan Pemilu 2024 oleh beberapa ketua umum parpol koalisi pemerintah sama saja mengkhianati amanat reformasi 1998.
Sebab, penundaan Pemilu yang akan diikuti dengan penambahan masa jabatan presiden itu inkonstitusional.
"PDIP menolak kemungkinan perpanjangan maupun penundaan pemilu karena itu mengkhianati semangat reformasi," tegas aktivis 98 yang juga politisi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam (1/3).
Budiman juga mengingatkan para elite politik agar tidak melupakan buah dari reformasi 98 hanya untuk kepentingan politis yang elitis semata.
Reformasi 98, kata dia, diperjuangkan dengan energi, keringat dan darah masyarakat Indonesia yang tidak semestinya diciderai dengan kepentingan politik elitis.
"Itu kemudian menjadi hilang gara-gara ada pihak-pihak yang hanya sekadar melakukan penghitungan politik elitis saja dan mengorbankan demokrasi," kritiknya.
Lebih lanjut, Budiman menyebut, para elite politik lebih hati-hati menyuarakan penundaan Pemilu 2024. Sebab, hal tersebut jelas melanggar konstitusi dan etika dalam berdemokrasi.
Selain itu, menurut Budiman, alasan kebangkitan ekonomi sebagai dasar penundaan pemilu cenderung mengada-ada. Sebab, Indonesia sedang tidak dalam kondisi darurat seperti perang atau diserang oleh negara lain.
"Menghadapi adanya analisis enggak ada uang segala macam, saya kira itu mengada-ada. Ya kita kan enggak akan menghadapi perang," tandasnya.
