Patuhi Konstitusi, Gerindra Resmi dan Tegas Tolak Usulan Penundaan Pemilu 2024

Partai Gerindra tampaknya menjadi bagian dari kubu yang tidak setuju dengan adanya usulan penundaan Pemilu 2024, yang akan diikuti oleh penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sugiono, kepada wartawan, Rabu (2/3).

Sugiono memastikan Partai Gerindra akan selalu taat kepada ketentuan dan asas konstitusional. UUD 1945 menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan secara LUBER dan JURDIL setiap lima tahun sekali.

"Dan itu merupakan sebuah perintah yang jelas dari konstitusi kita," tegas Sugiono.

Terlebih dari itu, lanjut Sugito, Indonesia yang notabene adalah negara demokrasi sudah seharusnya mengindahkan konstitusi. Dan salah satu perwujudan dari demokrasi tersebut adalah dilangsungkannya pemilihan umum secara tetap dan periodik.

"Secara umum tanggapan rakyat juga menunjukkan keinginan agar pelaksanaan Pemilu tersebut diselenggarakan sesuai waktu yang telah ditetapkan di tahun 2024," katanya.

Selain itu, Pemerintah, DPR, bersama KPU juga sudah menyepakati bahwa tanggal pelaksanaan Pemilu tersebut ditetapkan pada 14 Februari 2024.

"Hal-hal tersebut, menurut saya merupakan alasan-alasan mengapa kami tidak setuju dengan wacana penundaan Pemilu 2024 tersebut," tegasnya lagi.

Ditambahkan Sugiono, pada waktunya Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, akan menyampaikan pendapat resmi partai terkait wacana penundaan Pemilu tersebut.

"Mengingat isu ini juga masih merupakan isu yang beredar di luar jalur formal baik di eksekutif maupun legislatif," tandasnya.