Berita

Politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko/RMOL

Politik

Alasan Ekonomi untuk Tunda Pemilu Mengada-ngada, Budiman Sudjatmiko: Kita Tidak Menghadapi Perang

RABU, 02 MARET 2022 | 02:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Persoalan ekonomi yang dijadikan alasan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh beberapa ketua umum parpol koalisi pemerintah, dinilai mengada-ngada.

Apalagi, kata politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko, Indonesia juga tidak sedang menghadapi situasi perang yang membutuhkan biaya tinggi.

"Menghadapi adanya analisis enggak ada uang segala macam saya kira itu mengada-ada. Ya kita kan nggak menghadapi perang," tegas Budiman kepada wartawan di bilangan Menteng Raya, Jakarta Pusat, pada Selasa malam (1/3).


Atas dasar itu, Budiman menegaskan, pihaknya menolak karena usulan tersebut mengkhianati semangat reformasi 1998. Sebab, salah satu permata dari reformasi adalah pembatasan masa jabatan presiden.

"PDIP menolak kemungkinan perpanjangan maupun penundaan pemilu karena itu mengkhianati semangat reformasi," kata Budiman.

Budiman juga mengingatkan para elite politik untuk tidak melupakan hasil dari reformasi hanya untuk kepentingan politik elitis.  

Reformasi, kata dia, diperjuangkan dengan energi, keringat dan darah masyarakat Indonesia.

"Dalam demokrasi itu ada namanya keteraturan, kedisiplinan demokrasi dan saya kira PDIP yang juga sudah dinyatakan oleh Sekjen kami Pak Hasto menolak itu, taat saja kita pada konstitusi," kata Aktivis Pro Demokrasi.

Lebih lanjut, Budiman juga mengingatkan, para elite politik lebih hati-hati menyuarakan penundaan pemilu. Pasalnya, hal tersebut jelas melanggar konstitusi dan etika berdemokrasi.

"Saya kira harus hati-hati menyuarakan itu karena itu melanggar konstitusi dan melanggar etika berdemokrasi yang salah satu tujuannya adalah memastikan regularitas pergantian kepemimpinan nasional," pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya