Berita

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad/Net

Politik

Ogah Tanggapi Pemilu Diundur, Sufmi Dasco: Jika Ada Proses Politik di DPR/MPR, Gerindra Bersikap

SELASA, 01 MARET 2022 | 16:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Berbedan dengan partai koalisi pemerintah lainnya, DPP Partai Gerindra tidak ingin menanggapi wacana penundaan Pemilu 2024 yang disuarakan PKB, PAN, PPP dan Golkar.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, alasan pihaknya enggan menanggapi wacana penundaan Pemilu 2024 karena itu masih sekadar wacana.

Selain itu, proses politik yang sejatinya adalah di DPR RI dan MPR RI, meski konsolidasi antarpartai politik tetap dilakukan.


"Itu kan baru wacana, wacana di media. Bukan melalui proses politik di DPR atau MPR. Oleh karena itu baru wacana-wacana ya kita pikir tidak perlu ditanggapi oleh Gerindra," kata Sufmi Dasco kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/3).

Kecuali, kata Sufmi Dasco, jika ada proses politik di DPR dan MPR RI, maka Gerindra akan bersikap mengenai penundaan Pemilu 2024 tersebut.

"Itu pun adalah kewenangan Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Pak Prabowo," tegasnya.

"Jadi sementara ya Partai Gerindra, ya kita mengamati saja di media, demikian," imbuh Sufmi Dasco menegaskan.

Sufmi Dasco juga mengaku belum ada pembicaraan di internal Partai Gerindra bersama Prabowo Subianto mengenai wacana penundaan Pemilu 2024.

"Tidak pernah, kan kita sama-sama baca dari media. Tidak, kita tidak membahas," katanya.

Namun begitu, Dasco menyebut konsolidasi antarpartai politik dalam rangka pemenangan Pemilu tetap dilakukan.

"Ada isu, tidak ada isu, kita memang sudah dari dulu sudah ada timetable yang mesti kita ikuti kan gitu," tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya