Berita

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

IPO: Mayoritas Publik Ingin Ada Reshuffle Kabinet, Salah Satunya Menaker Ida Fauziyah

MINGGU, 27 FEBRUARI 2022 | 00:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Mayoritas publik menginginkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali merombak susunan Kabinet Indonesia Maju. Perombakan kabinet ini dinilai perlu mengingat ada beberapa kinerja menteri yang dinilai publik di bawah harapan.

Hal itu terpotret dalam rilis survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk "Dinamika Isu Sosial Kemasyarakatan dan Konstelasi Politik 2024", pada Sabtu (26/2).

"Empat puluh satu persen menilai perlu (reshuffle), 11 persen sangat perlu, 36 persen tidak perlu, 12 persen sangat tidak perlu," papar Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam keterangannya, Sabtu (26/2).


Dari presentase itu ada nama-nama yang dinilai paling mendesak untuk diganti oleh Presiden Jokowi di sejumlah pos Kementerian. Mulai dari pos Kementerian bidang ekonomi, Polhukam, Maritim dan Investasi, hingga bidang PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan).

"Bidang ekonomi, Menaker Ida Fauziyah dengan 42 persen," kata Dedi Kurnia.

Selain Menaker Ida, di bidang Polhukam ada nama Menkumham Yasonna Laoly dengan presentase 38 persen. Kemudian, di bidang Maritim dan Investasi nama Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dengan 29 persen.

Sementara itu, di Bidang PMK, nama Menag Yaqut Cholil Qoumas dinilai publik paling layak direshufflle oleh Presiden Jokowi.

"Yaqut Cholil Qoumas 62 persen," pungkasnya.

Survei IPO digelar pada 15-22 Februari 2022 melalui sambungan telepon kepada 1.220 responden yang dipilih secara acak di 34 provinsi di Indonesia.  

Survei IPO ini menggunakan metode multistage random sampling (MRS), atau pengambilan sample bertingkat dengan margin of error 2.90 persen, dan  tingkat akurasi data 95 persen.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya