Sikap netral akhirnya diambil Pemerintah Serbia atas krisis yang saat ini terjadi antara Rusia dan Ukraina.
Disampaikan Presiden Aleksandar Vucic pada Jumat (25/2) waktu setempat, Beograd menyatakan posisi mereka bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia atas operasi militernya di Ukraina.
"Beograd juga tidak akan mengakui Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Luhansk (LPR) karena menghormati integritas wilayah Ukraina," kata Vucic, seperti dikutip dari
RT, Sabtu (26/2).
Pernyataan Vucic datang setelah dirinya melakukan pertemuan dengan dewan keamanan nasional Serbia, mengatakan bahwa Barat telah memberikan tekanan besar pada Beograd untuk mengutuk Moskow.
“Kami menghadapi tekanan dari banyak orang,†kata Vucic.
“Kami membuat keputusan dengan pikiran yang dingin dan tenang, karena kami percaya bahwa menghormati hukum internasional memperkuat posisi kami," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa orang-orang Serbia menganggap Rusia dan Ukraina sebagai satu saudara, dengan mengatakan bahwa menyaksikan apa yang terjadi di antara kedua negara tetangga menjadi tontonan yang sangat sulit diterima.
Pada Kamis (24/2), Moskow mengumumkan dimulainya operasi militernya di Ukraina, mengklaim bahwa itu adalah satu-satunya pilihan yang tersisa untuk membela rakyat di DPR dan LPR dari serangan yang akan segera terjadi.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa operasi itu ditujukan untuk "demiliterisasi" dan "denazifikasi" Ukraina. Sementara Kiev dan sekutu baratnya bersikeras bahwa serangan itu adalah serangan "tidak beralasan" .
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa hanya target militer yang diserang di seluruh negeri.
Posisi Beograd untuk tidak mengakui republik Donbass yang memisahkan diri muncul mengingat provinsi Kosovo milik Serbia, yang diduduki selama kampanye pengeboman NATO yang dipimpin AS di Yugoslavia pada 1999, mendeklarasikan kemerdekaan pada 2008 dengan dukungan AS. Sementara lebih dari 100 negara, terutama sekutu AS, telah mengakui Kosovo sebagai negara merdeka, baik Beograd maupun Moskow menolak untuk melakukannya.
Kremlin berulang kali mengutip preseden Kosovo ketika berbicara kepada Barat tentang perkembangan di Krimea dan Donbass, yang keduanya memiliki populasi etnis Rusia yang besar dan ikatan sejarah yang kuat dengan Rusia.
