Berita

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Survei Kepuasan Publik pada Jokowi Turut Jadi Alasan PAN Setuju Pemilu Diundur

JUMAT, 25 FEBRUARI 2022 | 13:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Amanat Nasional (PAN) telah mengumumkan persetujuan dengan usulan Pemilu 2024 diundur. Salah satu alasan PAN setuju adalah tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tinggi berdasarkan survei.

Demikian disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat jumpa pers di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2).

"Kami memutuskan setuju pemilu ditunda," tegas Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan.


Zulhas menuturkan, penilaian dan persepsi masyarakat tentang kinerja presiden Jokowi justru sangat tinggi. Survei terbaru menyebut angkanya di atas 73 persen.

Hal ini, kata dia, menunjukkan pengakuan masyarakat untuk keberhasilan pemerintah dalam menghadapi pandemi dan berbagai situasi yang tidak menentu.

"Mempertimbangkan hal-hal tersebut, serta setelah mendengar masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan, PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," tuturnya.

Selanjutnya, PAN akan menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan, termasuk partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan elemen bangsa lainnya terkait penundaan Pemilu 2024 ini.
 
Sebelum PAN, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terlebih dahulu mengusulkan agar Pemilu 2024 diundur satu atau dua tahun.

Atas usulannya itu, Cak Imin akan mengkomunikasikan mengenai usulan penundaan Pemilu tersebut kepada Presiden Joko Widodo hingga pimpinan partai politik.

“Semoga, usulan saya ini akan saya sampaikan ke teman-teman pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden, bagaimana apakah bisa? Ya nanti kita lihat saja, apakah mungkin bisa diundur atau tidak. Ini usulan saya,” kata Cak Imin kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (23/2).

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya