Berita

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid/Net

Politik

Keselamatan WNI di Ukraina Hukum Tertinggi yang Mesti Diupayakan Sungguh-Sungguh

JUMAT, 25 FEBRUARI 2022 | 10:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi I DPR RI meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memantau perkembangan yang ada di Ukraina, terutama terkait kondisi dan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI).

Bagi Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, keselamatan WNI adalah hukum tertinggi yang mesti diupayakan sungguh-sungguh.

“Oleh karena itu, saya meminta Kemenlu sebagai mitra pemerintah kami untuk terus memantau perkembangan yang ada di Ukraina, terutama terkait kondisi dan keselamatan WNI kita di sana," tegasnya kepada redaksi, Jumat (25/2).


Kemenlu, kata Meutya, harus memprioritaskan keselamatan WNI di Ukraina agar tetap aman. Termasuk mempersiapkan evakuasi WNI yang masih berada di Ukraina. 

Dia juga mendesak Kemlu untuk segera menyiapkan rencana terkait evakuasi WNI kita dari Ukrainia mengingat krisis yang ada dapat berkembang menjadi lebih buruk dalam waktu yang cepat.

Selain itu, Meutya meminta KBRI Kemlu untuk menyusun rencana kontingensi dengan KBRI di kota-kota lain seperti Warsawa, Bratislava, Bucharest, dan Moskow untuk memberikan perlindungan bagi WNI di Ukraina.

Sesuai amanat konstitusi untuk turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia, Indonesia tentu juga perlu untuk berperan dalam menciptakan dan membangun perdamaian dunia.

"Dalam kasus Rusia-Ukraina, saya berharap Indonesia dapat memainkan peranannya dalam meredakan konflik yang ada saat ini, antara Rusia dan Ukraina mengingat Indonesia memiliki sejarah hubungan luar negeri yang baik dengan kedua belah negara tersebut," tuturnya.

Sikap Indonesia, masih kata Meutya, harus mendorong penegakan prinsip internasional soal penghormatan atas keutuhan dan kedaulatan wilayah.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya