Berita

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid/Net

Politik

Keselamatan WNI di Ukraina Hukum Tertinggi yang Mesti Diupayakan Sungguh-Sungguh

JUMAT, 25 FEBRUARI 2022 | 10:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi I DPR RI meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memantau perkembangan yang ada di Ukraina, terutama terkait kondisi dan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI).

Bagi Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, keselamatan WNI adalah hukum tertinggi yang mesti diupayakan sungguh-sungguh.

“Oleh karena itu, saya meminta Kemenlu sebagai mitra pemerintah kami untuk terus memantau perkembangan yang ada di Ukraina, terutama terkait kondisi dan keselamatan WNI kita di sana," tegasnya kepada redaksi, Jumat (25/2).


Kemenlu, kata Meutya, harus memprioritaskan keselamatan WNI di Ukraina agar tetap aman. Termasuk mempersiapkan evakuasi WNI yang masih berada di Ukraina. 

Dia juga mendesak Kemlu untuk segera menyiapkan rencana terkait evakuasi WNI kita dari Ukrainia mengingat krisis yang ada dapat berkembang menjadi lebih buruk dalam waktu yang cepat.

Selain itu, Meutya meminta KBRI Kemlu untuk menyusun rencana kontingensi dengan KBRI di kota-kota lain seperti Warsawa, Bratislava, Bucharest, dan Moskow untuk memberikan perlindungan bagi WNI di Ukraina.

Sesuai amanat konstitusi untuk turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia, Indonesia tentu juga perlu untuk berperan dalam menciptakan dan membangun perdamaian dunia.

"Dalam kasus Rusia-Ukraina, saya berharap Indonesia dapat memainkan peranannya dalam meredakan konflik yang ada saat ini, antara Rusia dan Ukraina mengingat Indonesia memiliki sejarah hubungan luar negeri yang baik dengan kedua belah negara tersebut," tuturnya.

Sikap Indonesia, masih kata Meutya, harus mendorong penegakan prinsip internasional soal penghormatan atas keutuhan dan kedaulatan wilayah.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya