Berita

Zahir Jaffer tiba di pengadilan di Islamabad di mana dia dijatuhi hukuman gantung/Foto: AFP

Dunia

Pembunuh Putri Mantan Diplomat Pakistan Dijerat Hukuman Mati

JUMAT, 25 FEBRUARI 2022 | 06:02 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pengadilan Islamabad menjatuhkan hukuman mati terhadap putra keturunan keluarga kaya raya atas kasus perkosaan dan pembunuhan. Ini menjadi kasus besar yang menyulut kemarana di Pakistan atas kekerasan terhadap perempuan.  

Zahir Jaffer, 30 tahun, pemuda keturunan Pakistan-Amerika dari keluarga industrialis terkenal, telah menyerang Noor Mukadam yang berusia 27 tahun, di rumahnya di Islamabad pada Juli tahun lalu.  

Noor, kekasih Jaffer, adalah putri seorang mantan diplomat Pakistan. Jaffer telah melakukan penyiksaan terhadap Noor karena menolak lamaran pria itu. Disebutkan dalam dakwannya, Jaffer menahan dan memperkosa Mukadam, lalu memenggal kepalanya dengan senjata tajam.


Noor sempat berusaha menyelamatkan diri, tetapi dua anggota staf membantu bersekongkol membantu Jaffer sehingga ia tak berdaya.

Dua staf yang merupakan pegawai rumah tangga Jaffer dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, sedangkan Jaffer divonis dengan hukuman mati.

Orangtua Jaffer, yang semula didakwa bersalah karena berusaha menutupi kasus itu, akhirnya dibebaskan oleh pengadilan.

Sidang atas kasus ini berjalan panjang sejak Oktober, dan Hakim Ata Rabbani pada Kamis (24/2) akjirnya menjatuhkan hukuman gantung kepada Jaffer.

Ayah Noor, Shaukat Ali Mukadam, mantan duta besar Pakistan untuk Korea Selatan dan Kazakhstan, mengaku tidak bisa menyembuhkan kesedihannya atas peristiwa sadis yang menimpa putrinya. Ia mengatakan putusan pengadilan adalah "kemenangan untuk keadilan" dan berterima kasih kepada media karena terus menggemakan kasus ini sehingga bisa segera diperkarakan.

“Hari ini, hukuman yang layak telah diberikan kepada terdakwa utama. Jiwa putri saya, setidaknya akan puas sampai batas tertentu," kata Shaukat kepada wartawan di luar ruang sidang, seperti dikutip dari The Guardian.

Kasus ini memicu reaksi eksplosif dari para pegiat hak-hak perempuan mengingat maraknya kekerasan terhadap perempuan dinegara itu.

Kasus yang melibatkan dua keluarga dari golongan elit dalam masyarakat Pakistan, mengguncang negara itu selama beberapa bulan. Media terus menyoroti kasus menggemparkan ini yang akhirnya memicu tekanan terhadap pihak berwenang agar persidangan segera selesai. Ini merupakan kemajiuan bagi Pakistan, negara di mana sistem peradilan terkenal lamban dan kasus-kasus biasanya berlarut-larut selama bertahun-tahun.

Menurut Lembaga Bantuan Hukum Asma Jahangir, sebuah kelompok yang memberikan bantuan hukum kepada perempuan rentan, tingkat hukuman untuk kasus kekerasan terhadap perempuan lebih rendah dari 3 persen.

Para korban kekerasan seksual dan rumah tangga seringkali terlalu takut untuk berbicara, dan pengaduan pidana sering kali tidak diinvestigasi secara serius.

Jaffer berulang kali mencoba menghindari persidangan. Beberaoa kali juga ia terlihat menggunakan tandu atau kursi roda dan pengacaranya mengatakan ia dalam keadaan kurang sehat, sebuah manuver yang menurut jaksa dirancang untuk menunda persidangan.

Jaffer juga mencoba memberikan alibi yang berbeda.

Pengacara kejaksaan Shah Khawar mengatakan setelah putusan pengadilan Kamis, bahwa “Keadilan telah ditegakkan, dan putusan hari ini akan memberdayakan perempuan Pakistan secara luas."

AGHS Legal Aid Cell, sebuah kelompok yang menyediakan perwakilan hukum gratis untuk kelompok-kelompok terpinggirkan di Pakistan, menyebutkan bahwa tingkat hukuman untuk kasus kekerasan terhadap perempuan kurang dari 3 persen.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia memuji putusan itu dan menyerukan pengadilan yang lebih tinggi untuk mempertahankan keputusan itu dalam menghadapi banding apa pun.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya